Teheran Menilai Ancaman Sanksi AS sebagai Tanda Keputusasaan, Blokade Selat Hormuz Berlanjut

Pemerintah Iran menolak mentah-mentah ancaman sanksi baru dari Amerika Serikat yang disebut sebagai 'sanksi terberat dalam sejarah'. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam pernyataan yang disiarkan melalui Telegram, menegaskan bahwa langkah Washington tersebut hanyalah bentuk keputusasaan setelah gagal menundukkan Teheran melalui operasi militer. Sikap ini muncul di tengah kebuntuan konflik yang telah berlangsung hampir enam bulan, dengan blokade de facto di Selat Hormuz yang terus mengganggu jalur pengiriman minyak dunia.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dijadwalkan mengumumkan paket sanksi baru pada Senin (24/8) waktu setempat, menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang mengancam akan menghukum negara mana pun yang memberikan 'jalur kehidupan' bagi Iran. Namun, Araghchi menilai ancaman itu sebagai 'skenario berulang' yang tidak akan membuahkan hasil. "Fakta bahwa mereka beralih dari operasi militer ke rencana lama yang sama menunjukkan keputusasaan mereka," ujarnya. Ia menambahkan bahwa semua tindakan AS sebelumnya, baik blokade maupun serangan militer, telah gagal, dan sanksi baru pun akan bernasib sama.

Sejak AS dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari lalu, ekonomi Iran telah terpukul berat. Infrastruktur vital berulang kali menjadi sasaran, dan ribuan warga sipil tewas dalam gempuran udara. Meski demikian, Teheran tetap bertahan. Angkatan laut dan udaranya memang telah melemah, tetapi kemampuan rudal dan drone yang dimiliki masih cukup untuk menghambat lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz—jalur air yang mengangkut sekitar seperlima konsumsi minyak global. Dampaknya langsung terasa: harga minyak dunia merangkak naik, menambah ketidakpastian ekonomi global yang sudah rapuh.

Di tengah ketegangan ini, China muncul sebagai pemain kunci. Data dari firma analitik Kpler menunjukkan bahwa Beijing membeli lebih dari 80 persen minyak yang diekspor Iran. Bessent telah mendesak China untuk bekerja sama dengan Washington, namun Beijing justru menyerukan diplomasi. Sementara itu, Pakistan yang selama ini menjadi mediator, mengirim Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir ke Teheran pada Senin untuk membahas perkembangan terakhir, termasuk ancaman sanksi AS. Langkah ini menunjukkan adanya upaya regional untuk meredakan ketegangan, meski hasilnya masih belum jelas.

Bagi Indonesia, eskalasi ini bukan sekadar berita mancanegara. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gejolak di Selat Hormuz berpotensi menaikkan harga energi domestik dan memperberat beban APBN. Pemerintah Indonesia tentu berharap agar konflik tidak meluas, karena stabilitas pasokan minyak dunia sangat menentukan pemulihan ekonomi nasional. Namun, dengan AS yang belum mencapai target perangnya—termasuk membongkar program nuklir Iran—jalan menuju perdamaian masih panjang.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, di sisi lain, masih membuka pintu diplomasi. Dalam pernyataan yang dikutip ISNA, ia menekankan pentingnya mengakhiri perang selagi Iran masih dalam posisi kuat. "Akan lebih baik jika perang diakhiri hari ini, ketika kita kuat dan bermartabat, dan seluruh dunia mengakui kemenangan kita," katanya. Namun, ia juga mengkritik AS yang dianggapnya menyerang sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil, sehingga dibenci dunia internasional.

Ketegangan antara retorika keras dan keinginan berdiplomasi ini menciptakan ketidakpastian yang sulit diprediksi. Pertanyaannya, apakah sanksi baru AS akan benar-benar efektif atau justru memperkuat posisi politik Iran di dalam negeri? Atau akankah tekanan ekonomi yang berkepanjangan memaksa Teheran untuk berkompromi? Yang jelas, dunia menunggu dengan napas tertahan, sementara harga minyak dan stabilitas kawasan berada di ujung tanduk.