PM Singapura: Kepercayaan Jadi Modal Utama di Tengah Dunia yang Kian Rapuh
Baca dalam 60 detik
- PM Lawrence Wong menegaskan kepercayaan sebagai aset terpenting Singapura di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya risiko konflik.
- Singapura akan memperkuat peran di ASEAN dan menjalin kemitraan luas, sembari menyiapkan diri menghadapi tekanan ekonomi seperti tarif AS.
- Ke depan, Singapura mengandalkan ketahanan domestik dan diplomasi aktif untuk menjaga relevansi di tengah pergeseran tatanan dunia.

Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, menegaskan bahwa di tengah dunia yang semakin tidak stabil dan penuh ketidakpercayaan, reputasi sebagai negara yang menepati janji menjadi salah satu kekuatan terbesar Singapura. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato National Day Rally pada Minggu (23/8), merespons meningkatnya tekanan perdagangan internasional, persaingan antarnegara besar, serta munculnya teknologi baru yang memperbesar risiko eskalasi konflik.
Wong menggambarkan kondisi global saat ini sebagai "lebih kontestatif, lebih tidak stabil, dan lebih berbahaya" dibanding sebelumnya. Ia menekankan bahwa gangguan-gangguan tersebut bukan bersifat sementara, melainkan normal baru yang harus dihadapi Singapura dalam jangka panjang. Menurutnya, respons yang tepat bukanlah menarik diri dari pergaulan global, melainkan justru memperdalam konektivitas dan terus menciptakan nilai bagi dunia.
Sebagai pusat bisnis dan keuangan utama, Singapura memainkan peran vital dalam rantai pasok global. Wong menyebut bahwa semua kekuatan tersebut bertumpu pada satu hal: kepercayaan. "Negara-negara mempercayai kami, bisnis mempercayai kami, investor mempercayai kami," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Singapura dikenal karena supremasi hukum, institusi yang kuat, serta komitmen yang selalu ditepati.
Dalam pidatonya, Wong juga menyoroti meningkatnya penggunaan taktik "grey-zone" seperti paksaan ekonomi, campur tangan asing, kampanye disinformasi, dan serangan siber terhadap infrastruktur kritis. "Anda mungkin tidak melihat pasukan melintasi perbatasan, tapi kerusakannya bisa sama nyatanya," katanya. Ia juga menyinggung tarif AS terhadap sejumlah barang Singapura sebesar 12,5 persen yang diberlakukan bulan lalu, dengan tuduhan gagal memberlakukan larangan impor barang hasil kerja paksa.
Menanggapi hal itu, Wong menegaskan bahwa kerja paksa adalah masalah global yang sebaiknya ditangani melalui kerja sama internasional dan standar bersama. Namun, ia mengakui keterbatasan Singapura sebagai pusat re-ekspor dan transshipment, di mana barang dari seluruh dunia melewati negaranya, sehingga mustahil untuk melacak seluruh rantai pasok. "Kami akan terus berdialog dengan AS dan menjelaskan posisi kami," ujarnya.
Wong juga mengingatkan bahwa Singapura tidak bisa mengandalkan negara lain saat krisis. "Kita harus mampu berdiri sendiri dan mengurus diri sendiri," tegasnya, merujuk pada respons cepat Singapura dalam memulangkan warganya, mengamankan pasokan penting, dan memberikan paket dukungan saat krisis Timur Tengah. Ia menekankan bahwa prioritas jangka pendek adalah menstabilkan keadaan, namun persiapan untuk perubahan yang lebih dalam harus terus dilakukan.
Bagi Indonesia, pidato ini relevan mengingat Singapura adalah mitra dagang dan investor utama. Kebijakan tarif AS yang menyasar Singapura dapat berdampak pada rantai pasok regional, termasuk Indonesia yang juga menjadi bagian dari jaringan produksi global. Selain itu, penekanan Wong pada penguatan ASEAN sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam menjaga stabilitas dan integrasi ekonomi kawasan.
Ke depan, Singapura akan terus membangun kepercayaan dan memperluas kemitraan, baik di ASEAN maupun dengan mitra di luar kawasan. Namun, pertanyaan yang menggantung adalah sejauh mana negara-kota kecil ini mampu bertahan di tengah arus proteksionisme dan fragmentasi global. Mampukah Singapura mempertahankan relevansinya tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan yang selama ini menjadi fondasi kesuksesannya?



