Singapura Suntik Dana Hampir Rp800 Juta untuk Setiap Anak: Strategi Baru Dongkrak Kelahiran

Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan paket baru yang menjamin setiap anak warga negara Singapura menerima hampir S$70.000 (sekitar Rp798 juta) dalam bentuk dukungan finansial langsung hingga usia 17 tahun. Pengumuman ini disampaikan dalam National Day Rally, Minggu (23/8), sebagai respons atas kekhawatiran warga terhadap biaya membesarkan anak yang terus meningkat.

Paket yang dinamakan SG Child Support Package ini menggabungkan dan menggantikan skema Baby Bonus serta Large Families Scheme yang selama ini berlaku. Perubahan paling mendasar terletak pada prinsip kesetaraan: setiap anak, baik anak pertama maupun anak ketiga, akan menerima jumlah dukungan yang sama. Sebelumnya, anak dengan urutan kelahiran lebih tinggi mendapat bantuan lebih besar, sebuah kebijakan yang dinilai tidak adil bagi keluarga kecil.

Kebijakan ini juga memperluas cakupan penerima manfaat. Anak-anak dari keluarga orang tua tunggal, yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk menerima tunai dari Baby Bonus, kini akan mendapatkan hak yang sama. Meski pemerintah menegaskan tidak ada perubahan sikap mengenai dukungan pernikahan, pengakuan terhadap realitas sosial yang beragam menjadi pertimbangan utama. "Manfaat ini ditujukan untuk mendukung tumbuh kembang anak, sehingga akan diberikan kepada semua anak warga negara Singapura tanpa memandang urutan kelahiran, keadaan keluarga, atau status pernikahan orang tua," demikian pernyataan National Population and Talent Division (NPTD).

Dari sisi teknis, durasi dukungan diperpanjang dari 12 tahun menjadi 17 tahun. Selain itu, porsi bantuan dalam bentuk tunai ditingkatkan, menggantikan sebagian skema tabungan melalui Child Development Accounts (CDA). Perubahan ini dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi orang tua, karena tidak lagi bergantung pada kemampuan menabung di CDA. Mulai 1 April tahun depan, setiap bayi baru lahir akan menerima hadiah tunai S$10.000 yang dicairkan dalam dua tahap selama 12 bulan pertama. Anak-anak yang lahir sebelum tanggal tersebut dan masih menerima pembayaran Baby Bonus akan tetap mendapatkannya hingga 31 Maret, dengan penyesuaian otomatis agar totalnya mencapai S$10.000.

Lebih dari 610.000 anak di bawah 17 tahun dari 380.000 rumah tangga diproyeksikan akan merasakan manfaat paket ini. Bagi keluarga dengan tiga anak atau lebih, bantuan tambahan tetap diberikan, misalnya melalui Large Family MediSave Grant yang sedang dikaji ulang untuk menjangkau lebih banyak penerima. Kementerian Perhubungan juga akan memberikan dukungan transportasi, sementara Kementerian Pembangunan Nasional tengah mempelajari skema perumahan khusus.

Langkah ini merupakan bagian dari rekomendasi pertama Marriage and Parenthood Reset Workgroup yang diketuai Menteri di PMO Indranee Rajah. Survei NPTD 2021 menunjukkan biaya finansial menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pasangan untuk memiliki anak, termasuk biaya pengasuhan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Dengan menyederhanakan skema yang ada, pemerintah berharap dapat mengurangi kompleksitas dan membuat dukungan lebih mudah dipahami.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menjadi studi kasus menarik. Angka kelahiran di Indonesia juga menunjukkan tren penurunan, dan biaya pendidikan serta pengasuhan kerap menjadi keluhan utama orang tua. Meski konteks sosial-ekonomi berbeda, pendekatan Singapura yang menekankan kesetaraan akses dan fleksibilitas tunai dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perumus kebijakan di Tanah Air.

"Keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan yang sangat personal. Kebijakan saja tidak cukup, tetapi yang bisa kami lakukan adalah memudahkan warga yang ingin memiliki anak untuk memulai dan membesarkan keluarga," ujar Lawrence Wong.

Pemerintah Singapura juga tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mendukung lansia, penyandang disabilitas, dan warga lajang. Wong menegaskan bahwa dukungan keluarga menjadi prioritas nasional, dan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada anggaran tahun depan. Pertanyaan besarnya, apakah paket ini cukup untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran yang telah berlangsung lama, atau justru memicu perdebatan tentang efektivitas insentif finansial jangka panjang?