Ambulans Udara Prabowo: Solusi Evakuasi Pasien Pelosok yang Butuh Integrasi dan Inventarisasi

Wacana pemerintah menghadirkan layanan ambulans udara dan tim dokter terbang mendapat respons positif dari praktisi kedokteran penerbangan, yang menilai langkah ini dapat menjadi jawaban atas persoalan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Namun, efektivitas program tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan armada pesawat; dibutuhkan integrasi antarmoda dan kesiapan fasilitas pendukung agar pasien benar-benar terselamatkan.

Vika Cokronegoro, spesialis kedokteran penerbangan lulusan Universitas Tarumanegara, menggarisbawahi bahwa ambulans udara bukan sekadar alat transportasi. Ia menekankan pentingnya tim medis yang mendampingi pasien selama penerbangan, lengkap dengan peralatan darurat portabel, sehingga penanganan dapat berlangsung sejak penjemputan hingga tiba di rumah sakit tujuan. Konsep inilah yang kerap disebut sebagai flying doctor.

Menurut Vika, pemilihan armada—mulai dari helikopter hingga pesawat propeller—harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan bandara. Namun, yang lebih krusial adalah keberadaan rumah sakit dengan fasilitas penyelamatan jiwa lengkap di dekat pangkalan ambulans udara. "Base air ambulance harus berbarengan dengan RS yang fasilitas lifesaving-nya lengkap," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Ia juga mengingatkan bahwa layanan ini tidak dapat berdiri sendiri. Integrasi dengan transportasi darat dan laut menjadi prasyarat, terutama untuk menjangkau wilayah pegunungan dan pulau terluar. "Integrasi antarmoda darat, laut dan udara. Dimulai dari daerah yang sulit dijangkau seperti pegunungan atau pulau terluar," kata Vika.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan rencana penyediaan ambulans udara dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 pada Jumat (14/8). Ia menyebut akan menggunakan helikopter dan pesawat kecil yang mampu mendarat di medan non-aspal, seperti lapangan rumput, pasir, atau pinggir sungai. "Supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit," tegasnya. Ia mencontohkan masih banyak warga yang harus menempuh perjalanan tujuh hingga sembilan jam untuk mendapatkan perawatan, termasuk ibu hamil yang membutuhkan pertolongan persalinan.

Untuk merealisasikan program ini secara nasional, Vika mendorong pemerintah melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap armada, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan peralatan yang sudah dimiliki pemerintah maupun swasta. Langkah ini dinilai mampu meminimalisir biaya pengadaan dan mempercepat pembentukan layanan. "Perlu inventarisasi dan koordinasi armada, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan peralatan medis milik pemerintah dan swasta sehingga meminimalisir biaya pengadaan," tuturnya.

Kendati demikian, Vika mengingatkan bahwa aspek keselamatan pasien harus menjadi pertimbangan utama. Keputusan mengevakuasi pasien melalui udara tidak bisa diambil sembarangan; kondisi medis dan risiko selama penerbangan harus dievaluasi secara ketat. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah agar program ini tidak justru menimbulkan risiko baru bagi pasien.

Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan ribuan pulau dan medan pegunungan yang sulit, ambulans udara bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh koordinasi antarinstansi, kesiapan infrastruktur kesehatan, dan pendanaan yang berkelanjutan. Pertanyaannya, apakah pemerintah mampu membangun ekosistem layanan yang terintegrasi ini sebelum mengoperasikan armada? Atau akankah program ini kembali menjadi proyek mercusuar yang mandek di tengah jalan?