Cuti Anak Ditanggung Penuh Pemerintah Singapura: Pelonggaran Biaya, tapi Manajemen SDM Tetap Jadi PR

Pemerintah Singapura memutuskan untuk menanggung penuh biaya cuti anak yang selama ini dibagi dengan pengusaha. Langkah ini diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally pada Minggu (23/8) dan langsung menuai respons beragam dari pelaku usaha. Di satu sisi, kebijakan ini meringankan beban finansial perusahaan, tetapi di sisi lain memunculkan pertanyaan krusial: bagaimana mengisi kekosongan posisi saat karyawan mengambil cuti?

Di bawah skema baru, setiap orang tua berhak atas cuti tahunan antara delapan hingga dua belas hari, tergantung jumlah anak warga negara Singapura di bawah usia 12 tahun. Angka ini naik signifikan dari ketentuan sebelumnya yang hanya enam hari untuk anak usia enam tahun ke bawah, atau dua hari untuk anak usia tujuh hingga dua belas tahun. Pemerintah akan mengganti penuh biaya cuti tersebut hingga batas tertentu, sebuah perubahan dari skema berbagi biaya yang berlaku sebelumnya.

Leon Lai, CEO Betterment Group, perusahaan komunikasi sekaligus ayah dua anak, menilai kebijakan ini positif. Menurutnya, meski berdampak pada operasional perusahaan, manfaat jangka panjangnya akan mengimbangi tantangan yang muncul. Ia menekankan pentingnya perencanaan alur kerja yang matang dan empati antar departemen untuk menutup celah yang ada. Namun, tidak semua pengusaha sepakat. Ronald Soh, pendiri Win-Pro Consultancy, mengingatkan bahwa meskipun beban biaya hilang, kehadiran karyawan yang cuti tetap hilang. Bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang ramping, hal ini bisa menjadi ganjalan serius.

Julius Holmefjord-Sarabi, salah satu pendiri Aureus Academy, sekolah musik dengan sekitar 750 karyawan, menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keluarga. Ia mengakui bahwa adaptasi akan menjadi tantangan, terutama bagi usaha kecil, tetapi ia yakin hambatan tersebut tidak mustahil diatasi. Senada, Federasi Pengusaha Singapura (SNEF) menyebut langkah pemerintah sebagai komitmen signifikan. CEO SNEF, Hao Shuo, menambahkan bahwa penggantian biaya cuti memberikan fleksibilitas bagi pengusaha untuk mendukung karyawan dengan tanggung jawab pengasuhan, termasuk mempekerjakan tenaga sementara jika diperlukan.

Namun, di sektor kuliner, kekhawatiran lebih terasa. Josiah Tan, pendiri OMMA Chicken Soup, mengungkapkan bahwa tanpa penggantian penuh, kebijakan ini akan menjadi masalah besar bagi bisnisnya. Ia menyoroti bahwa di industri F&B, opsi kerja jarak jauh tidak ada, sehingga pengusaha harus mencari pengganti. Akar masalahnya, menurutnya, adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan ketika seseorang tidak hadir. Hao Shuo mengakui kekhawatiran ini, tetapi menilai bahwa bagi sebagian besar pengusaha, dampaknya masih dapat dikelola, kecuali bagi mereka yang memiliki banyak karyawan dengan kebutuhan pengasuhan.

Bagi Indonesia, kebijakan ini menawarkan pelajaran berharga. Meskipun regulasi ketenagakerjaan di Indonesia telah mengatur cuti melahirkan, dukungan untuk cuti pengasuhan anak jangka pendek masih terbatas. Skema seperti yang diterapkan Singapura dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk merancang kebijakan yang lebih ramah keluarga tanpa mengorbankan produktivitas. Pertanyaan yang muncul kemudian: mampukah Indonesia mengadopsi model serupa dengan mempertimbangkan struktur ekonomi yang didominasi sektor informal?

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan beradaptasi dan dukungan pemerintah dalam menyediakan solusi pengganti tenaga kerja. Apakah akan ada insentif tambahan atau skema berbagi tenaga kerja antar perusahaan? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi satu hal pasti: keseimbangan antara dukungan keluarga dan kelangsungan bisnis akan terus menjadi perdebatan hangat di Singapura dan negara-negara lain yang ingin meniru langkah ini.