Biaya Preschool di Singapura Turun Drastis: Target S$150 per Bulan pada 2030

Singapura mengambil langkah berani untuk meringankan beban biaya pengasuhan anak. Dalam pidato National Day Rally, Minggu (23/8), Perdana Menteri Lawrence Wong mengumumkan bahwa biaya penitipan anak dan infant care di prasekolah yang didukung pemerintah akan dipangkas hingga kurang dari separuh tarif saat ini. Targetnya, pada 2030, biaya bulanan untuk childcare penuh waktu turun menjadi S$150 (sekitar US$120) dan infant care menjadi S$300. Angka ini berlaku untuk semua anak Singapura tanpa memandang pendapatan rumah tangga, dan keluarga berpenghasilan rendah akan membayar lebih murah lagi setelah melalui uji kelayakan.

Langkah ini merupakan bagian dari rekomendasi pertama dari Marriage and Parenthood Reset Workgroup yang dipimpin Menteri di Kantor PM Indranee Rajah. Wong menegaskan bahwa investasi pada anak usia dini adalah salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan negara. "Karena setiap anak di Singapura, apa pun latar belakang keluarganya, berhak mendapat awal yang baik dalam hidup," ujarnya di hadapan hadirin di ITE College Central. Kebijakan ini juga menghapus syarat ibu bekerja untuk mendapatkan subsidi penuh, sebuah perubahan signifikan dari aturan sebelumnya yang hanya memberikan subsidi penuh jika ibu bekerja.

Saat ini, setelah subsidi dasar, biaya childcare penuh waktu di prasekolah negeri berkisar antara S$365 hingga S$559 per bulan, sementara infant care mencapai S$746 hingga S$1.256. Dengan kebijakan baru, pemerintah akan menanggung porsi biaya yang jauh lebih besar. Namun, penurunan ini tidak serta-merta terjadi. Pemerintah akan menerapkannya secara bertahap mulai 2028, seiring dengan perluasan jaringan prasekolah negeri yang saat ini baru mencakup sekitar 80 persen anak prasekolah. Wong menekankan bahwa perluasan jaringan ini menjadi prasyarat agar biaya yang lebih rendah dapat dinikmati lebih banyak keluarga.

Kebijakan ini juga menyentuh aspek kesetaraan gender dan dukungan keluarga. Sebelumnya, ibu yang tidak bekerja hanya menerima subsidi dasar S$150 per bulan untuk childcare dan infant care. Kini, dengan penghapusan syarat bekerja, semua keluarga berhak atas subsidi penuh. Menurut Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF), ibu tetap dianggap sebagai pemohon utama subsidi, dengan pengecualian bagi ayah tunggal dalam kasus perceraian atau kematian pasangan. Perubahan ini dinilai sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan akan layanan pengasuhan yang terjangkau, terutama di tengah tren partisipasi angkatan kerja perempuan yang terus naik.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini menjadi cermin penting. Meskipun konteks ekonomi dan demografi berbeda, kebijakan subsidi pengasuhan anak yang inklusif dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia yang tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD). Di Indonesia, biaya PAUD masih menjadi kendala bagi keluarga berpenghasilan rendah, dan akses terhadap layanan pengasuhan yang terjangkau masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Kebijakan Singapura menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang terarah dan bertahap dapat menurunkan hambatan biaya secara signifikan, sekaligus mendorong partisipasi perempuan di pasar kerja.

Ke depan, pemerintah Singapura berkomitmen untuk terus memperluas kapasitas infant care dan meningkatkan jumlah tenaga pendidik. Selain itu, perhatian juga diberikan pada layanan student care untuk anak usia sekolah dasar, yang permintaannya terus meningkat. Wong menyatakan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan pusat-pusat di luar sekolah untuk menyediakan lebih banyak pilihan bagi orang tua. "Tahun-tahun awal kehidupan seorang anak sangat menentukan cara mereka belajar, tumbuh, dan berkembang," ujarnya. "Kami siap melangkah lebih jauh." Pertanyaannya, apakah kebijakan ini akan mampu mengejar ketertinggalan kapasitas sebelum 2030, dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas layanan? Waktu yang akan menjawab, tetapi arah kebijakan ini jelas: pendidikan anak usia dini adalah prioritas nasional.