BNPB: Penanganan Karhutla Lintas Batas Butuh Kerja Sama, Bukan Saling Tuding

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Malaysia dan Singapura untuk menghentikan sikap saling menyalahkan terkait kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda Kalimantan. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Pandjaitan, menegaskan bahwa asap lintas batas adalah persoalan bersama yang menuntut kerja sama, bukan saling tuding.

Dalam keterangan resminya, Minggu, Berton menggarisbawahi bahwa karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil Indonesia adalah memaksimalkan upaya di dalam negeri sambil mendorong negara tetangga untuk melakukan hal serupa. "Pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran Kuala Lumpur dan Singapura terhadap kualitas udara yang memburuk akibat kiriman asap dari Pulau Kalimantan. Namun, BNPB menilai bahwa fokus utama saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin. "Apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan," tambah Berton.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya yang sangat besar. Sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk operasi karhutla di enam provinsi prioritas, dengan rincian 30 pesawat beroperasi di Kalimantan dan 22 pesawat lainnya di Sumatra. Selain itu, TNI AU juga diperkuat untuk mendukung operasi pemadaman di Kalimantan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi menyeluruh yang mencakup pemadaman darat, patroli udara, water bombing, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan personel TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Penegakan hukum juga menjadi prioritas. Pemerintah tidak segan menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik perorangan maupun korporasi. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya karhutla di masa mendatang. Di sisi lain, BNPB mengingatkan bahwa pergerakan asap perlu dipantau berdasarkan data meteorologi, termasuk arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan lapangan. Data ini menjadi dasar untuk memprediksi penyebaran asap dan mengalokasikan sumber daya secara tepat.

Bagi Indonesia, karhutla bukan sekadar bencana ekologis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi dan diplomatik. Kabut asap yang parah dapat mengganggu sektor penerbangan, pariwisata, dan kesehatan masyarakat, serta memicu protes dari negara tetangga. Pada 2019, kebakaran hutan yang meluas menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar dan memicu ketegangan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, respons cepat dan transparan menjadi kunci untuk menjaga hubungan baik di kawasan.

Ke depan, efektivitas penanganan karhutla tidak hanya bergantung pada upaya domestik, tetapi juga pada komitmen regional. Indonesia telah mengusulkan kerja sama ASEAN dalam berbagi data satelit dan meteorologi untuk memantau titik api secara real-time. Namun, tanpa dukungan penuh dari semua negara anggota, upaya ini akan berjalan setengah hati. Pertanyaannya, akankah negara-negara tetangga bersedia bergeser dari sikap saling tuding menuju kolaborasi yang lebih konstruktif? Atau akankah setiap musim kemarau selalu diwarnai ketegangan diplomatik yang sama?