Usut Tuntas Felda, tapi Jangan Perdaya atau Permalukan Siapa Pun: Ahmad Zahid

Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan bahwa penyelidikan menyeluruh atas dugaan salah kelola di Federal Land Development Authority (Felda) yang merugikan miliaran ringgit adalah langkah yang tak terelakkan. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak dijadikan ajang untuk mempermalukan atau menindak individu secara tidak adil, sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Zahid di sela-sela World Islamic Tourism & Trade Expo (Witex 2026) di Kuala Lumpur, Minggu (23/8). Menurutnya, audit forensik wajib dilakukan karena setiap penyimpangan, jika terbukti, akan berdampak langsung pada 1,8 juta komunitas Felda yang terdiri dari generasi pertama hingga kelima. "Mereka yang bertanggung jawab tentu harus dibawa ke pengadilan jika ada bukti kuat," ujarnya, seraya menambahkan bahwa keadilan tidak boleh dicampuri oleh niat untuk mempermalukan.

Pernyataan ini merujuk pada krisis tata kelola Felda pada 2017 yang melibatkan FGV Holdings Bhd (sebelumnya Felda Global Ventures). Saat itu, mantan ketua Tan Sri Mohd Isa Abdul Samad dan mantan CEO Datuk Mohd Emir Mavani Abdullah diseret ke pengadilan, sementara sejumlah eksekutif lain seperti Zakaria Arshad dan Ahmad Tifli Mohd Talha diskors dari jabatan mereka. Kasus tersebut menjadi titik awal sorotan publik terhadap pengelolaan dana dan aset Felda yang dinilai tidak transparan.

Ahmad Zahid juga menanggapi wacana pembentukan Komisi Kerajaan untuk Penyelidikan (RCI) Felda. Menurutnya, kerugian RM9 miliar yang ditaksir selama ini tidak bisa ditoleransi. "Tanggung jawab untuk melakukan investigasi ada di tangan Perdana Menteri, meskipun mantan ketua Felda sedang menjalani hukuman," katanya. Ia menekankan bahwa audit tidak boleh berhenti pada manajemen, melainkan harus diperdalam dengan audit forensik untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat.

Di sisi lain, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada Jumat (21/8) menyatakan akan menunggu laporan lengkap dari Gugus Tugas Khusus yang menyelidiki pengelolaan Felda sebelum mengambil keputusan resmi. Anwar juga telah mengirim surat resmi kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meminta perhatian khusus atas investasi Felda di Indonesia, terutama terkait PT Eagle High Plantations Tbk (EHP). Langkah ini dipicu oleh potensi kerugian hingga RM2,5 miliar akibat keputusan manajemen sebelumnya, dengan perkiraan pengembalian yang kini hanya sekitar RM200 juta.

Bagi Indonesia, kasus ini memiliki relevansi langsung karena melibatkan aset strategis di sektor perkebunan kelapa sawit. PT Eagle High Plantations, yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Felda, menjadi sorotan karena kinerja keuangannya yang buruk. Intervensi Presiden Prabowo diharapkan dapat membuka ruang negosiasi yang lebih baik bagi kedua negara, terutama dalam hal pengelolaan aset dan potensi pemulihan investasi. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah langkah ini akan mengarah pada restrukturisasi menyeluruh atau justru memicu ketegangan diplomatik baru.

Ke depan, keputusan pemerintah Malaysia untuk melakukan audit forensik akan menjadi ujian bagi komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Apakah proses ini akan berjalan adil tanpa nuansa politis, atau justru menjadi alat untuk menjatuhkan lawan politik? Publik, terutama komunitas Felda, menanti dengan cemas. Satu hal yang pasti: reformasi tata kelola di Felda tidak bisa ditunda lagi, dan hasil investigasi ini akan menentukan arah kebijakan perkebunan Malaysia di masa mendatang.