Karhutla 2026: Kemenkes Kerahkan 314 Tenaga Medis dan Ratusan Ribu Masker ke Tujuh Provinsi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah darurat dengan mengirimkan 314 tenaga medis dan logistik kesehatan dalam jumlah besar ke tujuh provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul memburuknya kualitas udara yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Lebih dari tiga juta warga di 37 kabupaten/kota kini terpapar kabut asap, dan enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat bencana.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengungkapkan bahwa mobilisasi tenaga kesehatan ini difokuskan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan melibatkan dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog. "Sebagai upaya mitigasi kesehatan akibat karhutla, kami telah memobilisasi 314 tenaga kesehatan," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/8). Langkah ini merupakan respons cepat terhadap krisis yang diperkirakan akan berlanjut hingga puncak musim kemarau pada September 2026.

Dampak kesehatan sudah terlihat nyata. Di Kalimantan Tengah, kasus ISPA melonjak dari 402 menjadi 716 dalam satu minggu, atau naik 78,1 persen. Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026, dengan konsentrasi tertinggi di Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Tren serupa, disertai kasus asma dan iritasi, juga dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan. Meski belum ada korban jiwa, tekanan pada fasilitas kesehatan meningkat signifikan.

Untuk memperkuat layanan di lapangan, Kemenkes telah mendistribusikan logistik yang mencakup 278.940 masker, 56 unit oxygen concentrator, 1.000 pasang sarung tangan medis, serta obat-obatan dan vitamin. Di titik-titik rawan seperti Barito Utara, Barito Timur, dan Palangkaraya, pemerintah mendirikan pos kesehatan dan ruang oksigen. Selain itu, program "Oase Udara" dijalankan di Kalimantan Barat untuk memastikan ketersediaan oksigen bagi warga yang mengalami sesak napas.

Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berada di zona merah, Kemenkes mengimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, memakai masker, memantau indeks kualitas udara, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Langkah ini penting mengingat puncak kemarau masih akan berlangsung hingga September, dan risiko kebakaran susulan tetap tinggi.

Para pengamat kesehatan masyarakat menilai bahwa respons Kemenkes kali ini lebih cepat dibandingkan musim karhutla sebelumnya, namun mereka juga mengingatkan bahwa solusi jangka panjang harus mencakup pengendalian lahan gambut dan penegakan hukum terhadap pembakar lahan. "Tanpa itu, siklus krisis kesehatan akan terus berulang setiap tahun," kata seorang analis kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak ekonomi dari karhutla ini, mengingat sektor kesehatan dan produktivitas masyarakat terganggu. Pertanyaannya, apakah langkah mitigasi yang ada saat ini cukup untuk mencegah meluasnya dampak kesehatan, atau justru diperlukan kebijakan yang lebih radikal dalam pengelolaan lingkungan? Waktu akan menunjukkan, tetapi yang jelas, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci.