Gelombang Protes Pelajar India: Sekolah Negeri Terbengkalai, Generasi Alpha Turun ke Jalan

Puluhan pelajar di Rajasthan, India, memilih duduk di halaman sekolah ketimbang masuk kelas pada 13 Agustus lalu. Mereka meneriakkan tuntutan perbaikan fasilitas pendidikan yang sudah lama terbengkalai, seperti kekurangan tenaga pengajar dan ruang kelas yang tidak layak. Aksi ini hanyalah satu dari sekian banyak gelombang protes yang dilakukan oleh pelajar sekolah negeri di berbagai penjuru India, menandai sebuah fenomena baru yang disebut sebagai protes 'Gen Alpha'.

Di Sekolah Menengah Atas Negeri Jodhavas, hanya enam guru yang mengampu sekitar 180 murid, sementara tujuh posisi lain kosong. Tannu Sharma, siswi kelas 10, mengeluhkan hanya ada tiga ruang kelas yang berfungsi dan bocor saat hujan. Para orang tua yang berdiri di luar pagar sekolah mendukung aksi anak-anak mereka. "Kami tidak akan beranjak sampai guru tambahan diangkat, ruang kelas yang layak disediakan, dan lapangan bermain dibuat," ujarnya. Protes baru berakhir setelah pemerintah setempat menyetujui tuntutan tersebut, termasuk menambah enam guru baru.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Rajasthan. Sekitar 200 siswi di Uttar Pradesh memblokir jalan utama di Lucknow pada 17 Agustus, menuntut perbaikan kualitas makanan dan penambahan guru. Di Ujjain, Madhya Pradesh, 800 siswi mengelilingi kantor birokrat setempat untuk menolak relokasi sekolah mereka yang berjarak 10 kilometer. Sementara di Mahoba, polisi membubarkan paksa pelajar yang memblokir jalan raya selama tiga jam akibat jalan berlubang yang membahayakan perjalanan mereka ke sekolah.

Gelombang protes ini dipicu oleh keberhasilan Cockroach Janta Party (CJP), sebuah gerakan pemuda yang berhasil memaksa mundur Menteri Pendidikan India. CJP kini meluncurkan kampanye #SchoolThikKaro yang menampilkan foto-foto kondisi sekolah negeri yang memprihatinkan: toilet kotor, atap runtuh, jendela tanpa kaca, dan makanan tidak layak. Abhijeet Dipke, presiden CJP, menantang para pejabat pendidikan untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri. "Apakah mereka tidak percaya pada pekerjaan mereka sendiri?" tanyanya.

Para pengamat pendidikan menyambut baik aksi ini. Mitra Ranjan, koordinator nasional Right to Education Forum, menilai protes pelajar menunjukkan keberanian dan kesadaran akan hak-hak mereka, tetapi juga membeberkan kegagalan sistem. "Mereka mengekspos kegagalan sistem," katanya. Namun, ia mengingatkan bahwa protes saja tidak cukup untuk mengubah sistem secara mendasar. Ia menyarankan peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan kurikulum, dan pengangkatan guru tetap yang berkualitas.

Respons pemerintah tidak seragam. Di Rajasthan, pemerintah negara bagian berjanji memperbaiki 300 gedung sekolah dengan biaya 4,09 miliar rupee. Seorang kepala sekolah yang alkoholik di Maharashtra dipecat. Namun, di beberapa daerah, terjadi pembatasan terhadap aktivis yang ingin memeriksa sekolah. Di Rajasthan, delegasi CJP diserang saat akan mengunjungi sekolah. Di Benggala Barat, ayah seorang aktivis CJP tewas setelah diserang.

Fenomena ini relevan untuk dicermati Indonesia. Meski konteksnya berbeda, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam hal kualitas dan pemerataan pendidikan. Data menunjukkan banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru dan fasilitas. Protes pelajar di India menjadi pengingat bahwa suara anak muda bisa menjadi kekuatan pendorong perubahan. Namun, perubahan yang berkelanjutan membutuhkan komitmen politik dan kebijakan yang kuat, bukan sekadar respons jangka pendek.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah gelombang protes ini akan mampu mendorong perombakan struktural dalam sistem pendidikan India, atau hanya menjadi riak sesaat yang meredup setelah tuntutan-tuntutan kecil dipenuhi. Apakah para pemimpin India akan berani mengambil langkah berani untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa?