Konservatif Inggris Janjikan £10 Miliar untuk Pertahanan Udara, tapi 'Iron Dome' Versi Britania Dinilai Tak Realistis

Partai Konservatif Inggris mengumumkan komitmen belanja pertahanan udara senilai £10 miliar selama satu dekade, angka yang sepuluh kali lipat lebih besar dari alokasi £1 miliar yang disiapkan pemerintah Partai Buruh. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa langit Britania rentan terhadap serangan rudal balistik dan hipersonik, terutama setelah konflik di Timur Tengah dan Ukraina memperlihatkan bahwa sistem pertahanan tercanggih sekalipun bisa kewalahan menghadapi serangan besar-besaran.

Dalam Strategic Defence Review yang dirilis pada 2025, pemerintah secara eksplisit memperingatkan ancaman rudal balistik, rudal jelajah, dan drone terhadap wilayah Inggris. Dokumen itu menekankan perlunya investasi lebih besar pada pertahanan udara. Namun, hingga kini Angkatan Bersenjata Inggris baru memiliki sistem untuk menghadapi ancaman jarak pendek dan menengah, sementara kemampuan mencegat rudal balistik dan hipersonik masih kosong.

Harga sistem semacam itu tidak murah. Setiap interceptor yang digunakan sistem Patriot Amerika Serikat, misalnya, dibanderol sekitar US$4 juta atau sekitar £3 juta. Angkatan Darat AS bahkan berencana melipatgandakan anggaran rudal dan interceptor mereka menjadi US$36 miliar tahun depan. Israel, yang menghadapi ancaman rutin, mengalokasikan porsi signifikan dari anggaran militernya sebesar US$45 miliar per tahun untuk pertahanan udara.

Persoalan tidak berhenti pada angka. Partai Konservatif sempat menuai kritik karena dalam siaran pers awalnya menyebut rencana tersebut sebagai "pada intinya, Iron Dome versi Inggris", merujuk pada sistem pertahanan udara Israel yang terkenal. Namun, para analis menilai perbandingan itu naif. Wilayah Israel hanya sekitar 10% dari luas Inggris, dan pola ancamannya pun berbeda: Israel telah puluhan kali menjadi sasaran drone dan rudal dalam satu dekade terakhir, sedangkan Inggris belum pernah mengalami serangan serupa dalam skala besar.

"Menyamakan tantangan pertahanan udara Inggris dengan Israel adalah penyederhanaan yang berlebihan. Skala geografis dan intensitas ancaman keduanya tidak sebanding," ujar seorang pengamat pertahanan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Konservatif kemudian menyatakan bahwa frasa "Iron Dome" hanyalah kiasan untuk pertahanan udara yang lebih baik. Mereka kini memperkenalkan istilah "Britannia Shield". Namun, bahkan nama itu dinilai menyesatkan. Dengan sumber daya yang terbatas, mustahil bagi Inggris membangun sistem yang mampu melindungi seluruh wilayah negara. Paling realistis, dana tersebut hanya cukup untuk melindungi sejumlah situs strategis, termasuk pangkalan militer. Saat ini, kemampuan sebesar itu pun belum dimiliki.

Bagi Indonesia, dinamika anggaran pertahanan Inggris ini menjadi cermin bahwa modernisasi alutsista menuntut komitmen fiskal jangka panjang dan perencanaan matang. Sebagai negara kepulauan yang juga menghadapi tantangan menjaga wilayah udara dari berbagai ancaman, Indonesia perlu mencermati bagaimana negara-negara maju mengalokasikan sumber daya untuk pertahanan berlapis. Diskusi mengenai sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi menjadi semakin relevan, terutama dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya berapa besar dana yang disiapkan, tetapi apakah Inggris mampu mengembangkan teknologi interceptor sendiri atau tetap bergantung pada pasokan dari sekutu. Tanpa terobosan dalam negeri, ambisi "Britannia Shield" bisa berujung pada ketergantungan yang justru memperlemah kedaulatan pertahanan. Publik Inggris berhak menuntut kejelasan: apakah janji £10 miliar ini akan menjadi terobosan nyata atau sekadar retorika politik menjelang pemilu?