HNW Desak Pemerintah Aktif Selamatkan Al-Aqsa: Momentum Indonesia Pimpin OKI
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendesak Kementerian Luar Negeri mengambil peran lebih nyata dalam diplomasi penyelamatan Masjid Al-Aqsa.
- Seruan ini mencuat di tengah meningkatnya aksi pemukim ilegal Israel di kompleks suci, yang dinilai melanggar kesepakatan internasional.
- Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menginisiasi konsolidasi negara-negara OKI demi memperkuat tekanan global terhadap Israel.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, secara eksplisit meminta Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk mengambil peran lebih konkret dalam upaya penyelamatan Masjid Al-Aqsa. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran akan upaya sistematis Israel untuk mengubah status quo kompleks suci yang menjadi simbol perjuangan umat Islam dunia.
Hidayat, yang akrab disapa HNW, menggarisbawahi bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan warisan peradaban Islam yang hingga kini belum terbebas dari ancaman. Ia merujuk pada tragedi pembakaran yang terjadi pada 21 Agustus 1969 oleh seorang ekstremis Zionis, sebuah peristiwa yang menurutnya menjadi salah satu katalisator lahirnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). "Tragedi itu menjadi mandat bagi OKI untuk menyelamatkan dan membebaskan Masjid Al-Aqsa," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Perhatian HNW tidak hanya tertuju pada sejarah kelam tersebut, tetapi juga pada eskalasi terbaru di lapangan. Ia menyoroti pelarangan umat Islam beribadah di Al-Aqsa selama Ramadhan lalu, bahkan hingga pelaksanaan Salat Idulfitri. Yang lebih memprihatinkan, menurutnya, Israel kini semakin terang-terangan mengizinkan pemukim ilegal melakukan ritual Yahudi di dalam kompleks masjid. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk penistaan yang bertentangan dengan berbagai kesepakatan internasional yang mengakui status Al-Aqsa sebagai milik umat Islam.
Di tengah situasi yang kian memanas, HNW menilai sudah saatnya persatuan umat Islam dunia kembali digalang. Ia meyakini Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi inisiator konsolidasi tersebut, terutama melalui pemberdayaan OKI. "Indonesia bisa menjadi motor penggerak untuk memastikan OKI menjalankan salah satu tujuan utamanya, yaitu menyelamatkan Masjid Al-Aqsa," tegasnya.
Seruan ini datang di saat hubungan diplomatik kawasan Timur Tengah sedang berada dalam fase yang rapuh. Beberapa negara Muslim mulai menjalin normalisasi dengan Israel, sementara tekanan terhadap Palestina terus meningkat. Dalam konteks ini, langkah Indonesia untuk mengambil peran aktif di OKI dapat menjadi penyeimbang dan pengingat akan mandat awal organisasi tersebut. Pertanyaannya, sejauh mana Kementerian Luar Negeri akan merespons desakan ini dengan kebijakan yang lebih dari sekadar pernyataan diplomatik?



