Sam Altman: Dunia Harus Terima 'Hal Buruk' demi Manfaat AI, Kritik pun Mengalir

Sam Altman, CEO OpenAI, menegaskan bahwa dunia perlu menerima kemungkinan buruk dari kecerdasan buatan—mulai dari peretasan hingga penipuan—demi mendapatkan manfaat besar yang ditawarkan teknologi ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan podcast Decoded milik Politico yang dirilis Senin lalu, dan langsung menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Altman membandingkan pendekatan OpenAI dengan Anthropic, perusahaan AI yang menyerukan perlambatan industri setelah seorang penelitinya memperingatkan bahwa AI bisa "membunuh kita semua" pada akhir dekade ini. Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara kedua kubu. "Kami percaya dunia harus menerima beberapa hal buruk terjadi demi manfaat teknologi ini dan agar orang memiliki agensi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan regulasi yang lebih ringan memang mengandung konsekuensi tersebut, dan ia tidak akan menukar manfaat besar AI dengan jaminan nol risiko.

Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Gubernur Florida Ron DeSantis, yang menolak gagasan bahwa segelintir oligarki teknologi berhak mengambil keputusan keselamatan untuk publik. Florida pekan lalu meminta pengadilan melarang OpenAI mengembangkan model AI baru tanpa pengawasan pihak ketiga. Sementara itu, Gary Marcus, profesor emeritus NYU dan pengkritik vokal AI, menilai Altman "mengucapkan bagian sunyi dengan lantang: terima saja, agar kami kaya dan berkuasa."

Altman juga kembali memanaskan perseteruan dengan Elon Musk. Dalam wawancara terpisah dengan Vanity Fair, ia menyebut Musk sebagai "pembuli" dan menegaskan bahwa sesekali perlu melawan. "Saya tidak suka pembuli, dan saya pikir Elon adalah pembuli," katanya. Ia pun menyinggung bahwa Musk hanya menghormati mereka yang berani melawan. Meski demikian, Altman menyatakan tetap bersedia bekerja sama dengan Musk. Keduanya mendirikan OpenAI pada 2015, namun awal tahun ini Musk menggugat Altman dan Presiden OpenAI Greg Brockman dengan tuduhan memperkaya diri secara tidak sah dan melanggar kontrak pendirian. Gugatan itu ditolak oleh hakim dan juri.

"Saya tidak akan menukar jaminan tidak ada peretasan besar, tidak ada penyalahgunaan, nol penipuan, atau semua hal buruk lainnya, karena saya yakin orang akan melakukan kebaikan yang jauh lebih besar—beberapa kali lipat lebih banyak—daripada keburukan." — Sam Altman

Kontroversi ini muncul di tengah gejolak internal OpenAI. David Robinson, salah satu pakar keamanan perusahaan, mengumumkan pengunduran dirinya akhir pekan lalu dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan pengembang teknologi ini "tidak cukup berhati-hati" dalam mengejar peluncuran produk. Pandangannya didukung Miles Brundage, peneliti kebijakan AI yang pernah enam tahun bekerja di OpenAI. Brundage mengaku menyesal telah membantu menyebarkan gagasan "penerapan iteratif", yang menurutnya mungkin masuk akal saat AI belum sekuat sekarang, "tetapi sama sekali tidak masuk akal setelah banyak kematian dikaitkan dengan AI dan kita melaju menuju risiko kepunahan."

Altman juga memperingatkan gelombang besar masalah keamanan siber yang akan datang dari model open-source pesaing, dan menawarkan OpenAI sebagai solusi pertahanan bagi pelanggannya. Perusahaan dilaporkan membatalkan peluncuran model canggih, namun sikap Altman yang semakin agresif mencerminkan optimisme menjelang rencana penawaran saham perdana.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Sebagai negara dengan adopsi AI yang tumbuh cepat di sektor keuangan, e-commerce, dan layanan publik, Indonesia menghadapi dilema serupa: mendorong inovasi sambil membangun ketahanan terhadap risiko siber. Regulasi AI yang tengah disusun pemerintah perlu menimbang secara serius mekanisme pengawasan independen, bukan sekadar mengandalkan pengawasan mandiri industri. Tanpa itu, masyarakat berisiko menanggung beban dari "hal buruk" yang oleh Altman dianggap sebagai harga yang pantas dibayar.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan membawa risiko, melainkan siapa yang berhak menentukan batas risiko yang dapat diterima. Ketika para pemimpin industri mendorong regulasi ringan dan pemerintah AS memilih pendekatan swa-regulasi, akankah negara-negara lain—termasuk Indonesia—mengikuti arus yang sama, atau justru mengambil jarak dan membangun pagar pengaman sendiri?