Prabowo Terjunkan 1.000 Perwira TNI-Polri ke Daerah untuk Perkuat Cegah Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan seribu perwira TNI dan Polri untuk diterjunkan ke daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka akan bertugas membantu sosialisasi dan edukasi masyarakat, seiring upaya pemerintah memperkuat pencegahan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

Langkah itu mengemuka dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh kepala negara di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (18/8). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pencegahan kebakaran baru harus berjalan paralel dengan upaya pemadaman yang masih berlangsung di sejumlah titik. “Kita di pusat, terutama TNI juga Polri, menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi,” ujarnya dalam rapat yang dipantau secara daring dari Jakarta.

Para perwira tersebut, menurut Prabowo, akan ditempatkan berdampingan dengan petugas dan pejabat yang telah berada di lapangan. Tujuannya, memperkuat rasa keterlibatan pemerintah pusat dalam upaya pencegahan karhutla. “Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan ya. Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara,” tegasnya.

Kebijakan ini bukan sekadar seremonial. Di Sumatera Selatan, kepolisian telah menangani 15 laporan polisi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka terkait karhutla. Angka itu menjadi sinyal bahwa penegakan hukum berjalan beriringan dengan upaya persuasif. Prabowo sendiri sebelumnya menegaskan pelaku pembakaran lahan harus ditindak tegas, mengingat dampaknya yang meluas hingga ke kesehatan masyarakat.

“Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena, pernafasan dan sebagainya,” kata Prabowo, mengingatkan bahaya kabut asap yang kerap menyelimuti wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar pemerintah daerah bersama TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang selama ini terbiasa membuka lahan dengan cara membakar. Mereka akan diberi edukasi dan peringatan mengenai konsekuensi hukum. Usulan ini sejalan dengan arahan Prabowo agar penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum.

Bagi Indonesia, langkah ini memiliki arti strategis. Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesehatan publik. Kabut asap lintas batas kerap memicu kerugian miliaran rupiah, mengganggu aktivitas penerbangan, serta memicu penyakit pernapasan. Dengan hadirnya perwira dari pusat, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih solid, sekaligus mempercepat respons di lapangan.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu diuji. Pertanyaannya, apakah seribu perwira cukup untuk menjangkau seluruh wilayah rawan yang tersebar dari Sumatra hingga Papua? Atau justru dibutuhkan pendekatan berbasis teknologi dan pemberdayaan masyarakat lokal yang lebih berkelanjutan? Ke depan, publik akan mencermati apakah langkah ini benar-benar menekan angka karhutla atau hanya menjadi wacana tanpa dampak signifikan.