Kursi Menteri Terbatas, Gubernur Sudurpaschim Nepal Kesulitan Membentuk Kabinet

Dhangadhi, Nepal — Gubernur Sudurpaschim, Khagaraj Bhatta, tengah berjuang merampungkan susunan kabinetnya. Pasalnya, lebih banyak anggota parlemen dari partainya, Partai Komunis Nepal (CPN), yang menginginkan kursi menteri dibandingkan posisi yang tersedia. Situasi ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Bhatta yang baru dilantik pada 14 Agustus lalu.

Komite provinsi CPN Sudurpaschim telah merekomendasikan 12 nama anggota legislatif kepada pimpinan pusat partai. Dari jumlah tersebut, hanya tiga menteri dan dua wakil menteri yang akan dipilih. Padahal, provinsi ini hanya memiliki tujuh kementerian, termasuk kantor gubernur. Dengan demikian, Bhatta hanya dapat menunjuk tiga menteri dan dua wakil menteri lagi setelah sebelumnya mengangkat empat menteri dari CPN-UML, termasuk satu wakil menteri.

Ketidakseimbangan antara jumlah kandidat dan kursi yang tersedia ini memicu dinamika politik internal yang rumit. Bhanu Bhakta Joshi, penanggung jawab CPN Sudurpaschim, mengungkapkan bahwa rekomendasi 12 nama ke pusat merupakan konsekuensi logis dari banyaknya aspiran. “Pusat akan memilih tiga menteri dan dua wakil menteri dari nama-nama tersebut dan mengirimkannya ke provinsi,” ujarnya. Proses seleksi yang terpusat ini diharapkan dapat menjadi penengah, namun juga berpotensi menimbulkan kekecewaan di antara kandidat yang tidak terpilih.

Dari 12 kandidat yang direkomendasikan, tujuh berasal dari mantan CPN (Maois Centre), tiga dari mantan Partai Nagarik Unmukti, dan dua dari mantan CPN (Unified Socialist). Ketiga faksi ini telah bergabung membentuk CPN yang baru. Nama-nama dari mantan Maois Centre antara lain Om Bikram Bhatta, Shiva Singh Oli, Man Bahadur Dhami, Akkal Rawal, Jhapata Saud, Laxmi BK, dan Janaki Paudel. Sementara dari mantan Nagarik Unmukti adalah Kailash Chaudhary, Khushiram Chaudhary, dan Indira Giri. Dua nama terakhir, Prakash Rawal dan Naresh Shahi, berasal dari mantan Unified Socialist.

Fenomena ini bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga cerminan dari tantangan koalisi dan konsolidasi partai di Nepal pasca-penggabungan. Ketika partai-partai dengan latar belakang ideologis berbeda bergabung, pembagian kekuasaan menjadi isu sensitif. Kegagalan mengelola ekspektasi para kandidat dapat memicu perpecahan internal dan menghambat efektivitas pemerintahan provinsi.

Bagi Indonesia, dinamika politik di Nepal ini memberikan pelajaran tentang pentingnya manajemen koalisi yang matang. Di tingkat daerah, konflik serupa sering terjadi ketika partai politik harus membagi kursi di eksekutif maupun legislatif. Pengalaman Nepal menunjukkan bahwa tanpa mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, proses pembentukan kabinet bisa berlarut-larut dan mengganggu pelayanan publik.

Ke depan, keputusan pimpinan pusat CPN akan menjadi penentu stabilitas politik di Sudurpaschim. Apakah mereka akan memilih berdasarkan senioritas, representasi faksi, atau kompetensi? Pertanyaan ini masih menggantung. Yang jelas, langkah Bhatta selanjutnya akan diawasi ketat, tidak hanya oleh partainya, tetapi juga oleh publik yang menanti realisasi program-program pembangunan di provinsi tersebut.