Zahid: Tak Ada Pakta Buta dengan PN di Melaka, Suara Akar Rumput Jadi Penentu

KUALA LUMPUR — Ketua Umum UMNO sekaligus Ketua Barisan Nasional (BN), Ahmad Zahid Hamidi, menegaskan bahwa koalisinya tidak akan serta-merta menyetujui pakta elektoral dengan Perikatan Nasional (PN) untuk menghadapi pemilihan umum di Melaka. Pernyataan ini disampaikan di tengah spekulasi yang kian memanas mengenai potensi aliansi politik antara dua kubu besar tersebut.

Zahid menekankan bahwa sentimen akar rumput akan menjadi prioritas utama sebelum BN, khususnya UMNO, memutuskan untuk menjalin kesepahaman dengan partai mana pun. Ia mengakui bahwa aspirasi dari bawah masih beragam dan sedang dilakukan kajian mendalam. "Kami tidak boleh masuk ke situasi di mana ikan tidak bisa bertahan, atau mengikat ikan hanya untuk mendapatkan tulangnya," ujarnya di sela-sela acara World Islamic Tourism and Trade Expo (Witex) di Kuala Lumpur.

Keputusan final, menurut Zahid, akan berada di tangan Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, yang juga menjabat sebagai Ketua BN dan UMNO tingkat negara bagian. Namun, pimpinan pusat tetap akan mempertimbangkan secara matang setiap langkah yang diambil. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa BN tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh dinamika politik yang ada.

Langkah hati-hati ini menarik untuk dicermati, mengingat pada pemilihan di Johor dan Negeri Sembilan, BN dan PN telah menunjukkan kerja sama strategis meski tanpa kesepakatan formal. UMNO dan PAS bergerak bersama dalam skema berbagi suara yang tidak tertulis, dengan tujuan memperkuat dominasi politik Melayu-Muslim. Namun, situasi di Melaka tampaknya akan berbeda, mengingat adanya sinyal dari PN yang siap bernegosiasi kursi, tetapi juga mengancam akan mundur jika BN justru memilih berkoalisi dengan Pakatan Harapan.

Di luar isu politik, Zahid yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri menyampaikan visi besarnya untuk sektor pariwisata. Ia menyebut bahwa pasar wisata Muslim global tengah memasuki era baru yang menjanjikan. Tahun lalu, jumlah kedatangan wisatawan Muslim internasional mencapai 196 juta, dan diproyeksikan melonjak menjadi 262 juta pada 2030 dengan total belanja mencapai US$310 miliar. Angka ini menjadi peluang besar bagi Malaysia untuk tidak hanya bertahan sebagai destinasi ramah Muslim terkemuka, tetapi juga menjadi pusat global yang menghubungkan pariwisata, inovasi halal, perdagangan, teknologi, dan usaha lokal.

Zahid menekankan perlunya inovasi yang menjawab kebutuhan spesifik wisatawan Muslim, mulai dari penemuan digital, jaminan halal, hingga pembayaran dan pengalaman perjalanan yang personal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa teknologi tidak akan pernah menggantikan peran manusia dalam memberikan pelayanan terbaik. "Tidak ada teknologi yang bisa menggantikan orang-orang yang pada akhirnya memberikan pengalaman itu," tegasnya.

Bagi Indonesia, perkembangan politik di Malaysia ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara tetangga dengan dinamika politik yang serupa, keputusan BN untuk tidak terburu-buru dalam menjalin koalisi mencerminkan kecenderungan pragmatisme yang juga kerap terjadi di dalam negeri. Selain itu, fokus pada pengembangan pariwisata halal yang digaungkan Zahid sejalan dengan upaya Indonesia dalam menarik wisatawan Muslim, yang juga menjadi salah satu sektor andalan ekonomi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah BN akan mampu menjaga keseimbangan antara ambisi politik dan tuntutan akar rumput. Dengan ancaman PN yang siap hengkang, langkah Zahid dan kawan-kawan di Melaka akan menjadi ujian nyata bagi masa depan koalisi di Malaysia. Apakah keputusan yang diambil akan mengokohkan posisi BN atau justru membuka celah bagi perpecahan yang lebih besar? Semua akan terjawab dalam waktu dekat.