Singapura Luncurkan Program Makanan Hangat Gratis untuk 3.000 Warga Berpenghasilan Rendah
Baca dalam 60 detik
- Program Warm Meals @ North East menyediakan kredit makan S$500 bagi 1.000 rumah tangga di tiga wilayah Singapura.
- Makanan disiapkan segar setiap hari dan dapat diambil melalui loker berpemanas dengan sistem QR code.
- Inisiatif ini didanai bersama oleh OCBC dan North East CDC, dengan potensi perluasan setelah evaluasi 12 bulan.

Pemerintah Singapura melalui North East Community Development Council (CDC) bersama OCBC meluncurkan inisiatif sosial bertajuk Warm Meals @ North East pada Jumat (21/8). Program ini menargetkan lebih dari 3.000 warga berpenghasilan rendah di tiga kawasan, yakni Tampines, Punggol, dan Pasir Ris-Changi, dengan menyediakan makanan hangat gratis yang dapat diambil melalui loker khusus di dekat rumah mereka.
Setiap rumah tangga yang terdaftar akan menerima kredit makanan senilai S$500 atau sekitar Rp5,9 juta, yang setara dengan 165 porsi makan. Kredit ini akan dicairkan secara bertahap mulai September melalui aplikasi seluler. Penerima dapat menukarkannya di sekitar 30 loker yang tersebar di area void deck blok sewa HDB, dengan cara memindai kode QR untuk membuka pintu loker.
Makanan disediakan pada jam makan siang dan malam, yaitu pukul 12.00–15.00 dan 17.00–20.00. Jendela penukaran yang singkat ini sengaja dirancang untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan, karena semua hidangan disiapkan secara fresh setiap hari oleh pemasok Chang Cheng Group. Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari spaghetti krim dengan ayam panggang, udon ayam tumis, rendang ayam, hingga nasi tahu vegetarian dengan saus jamur, semuanya bersertifikat halal.
Wali Kota North East, Baey Yam Keng, menegaskan bahwa akses terhadap makanan bergizi adalah kebutuhan fundamental setiap keluarga. Ia menyebut program ini merupakan respons langsung terhadap keluhan warga tentang sulitnya mendapatkan makanan layak. “Kami berharap dapat meringankan tekanan sehari-hari dan memperkuat ekosistem dukungan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah,” ujarnya. Selain itu, masyarakat umum juga dapat membeli makanan seharga S$3 per porsi, dan makanan yang tidak terpakai akan dimusnahkan sesuai regulasi pangan.
Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Masagos Zulkifli, yang hadir dalam peluncuran, menggarisbawahi bahwa makanan hangat sering dianggap remeh oleh banyak orang, tetapi bagi sebagian keluarga, hal itu menjadi beban pikiran tambahan. Sementara itu, Kepala Komunikasi Grup OCBC, Koh Ching Ching, menyatakan bahwa tidak ada keluarga yang seharusnya khawatir tentang sumber makanan hangat berikutnya. Kemitraan dengan MSF dan North East CDC merupakan pilihan alami bagi pihaknya untuk mendukung kelompok rentan.
Program ini juga dirancang untuk mengatasi tantangan praktis yang dihadapi keluarga berpenghasilan rendah, seperti tanggung jawab mengasuh anak, jadwal kerja tidak tetap, dan keterbatasan waktu. Dengan adanya loker yang dapat diakses kapan saja selama jam layanan, diharapkan keluarga dapat memperoleh makanan bergizi tanpa harus memasak setiap hari. Ke depan, program ini akan dievaluasi setelah 12 bulan berjalan, dan keputusan perpanjangan akan bergantung pada respons warga serta ketersediaan sumber daya.
Bagi Indonesia, inisiatif ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah daerah dapat menciptakan jaring pengaman sosial yang inovatif. Di tengah meningkatnya biaya pangan dan kesenjangan ekonomi, model berbasis teknologi seperti ini dapat diadaptasi di kota-kota besar Indonesia, misalnya dengan memanfaatkan loker pintar di rusunawa atau titik distribusi makanan. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan korporasi di Indonesia siap mengadopsi pendekatan serupa untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan?



