Lima Tahun Taliban Berkuasa: Janji Perubahan Pudar, Wajah Lama Kembali Menghantui Afghanistan

Lima tahun setelah merebut kembali Kabul, wajah Taliban yang ingin terlihat berubah masih menunjukkan praktik lama yang menindas. Lewat serangkaian wawancara eksklusif yang berlangsung selama dua tahun, BBC mendapatkan akses langka ke sejumlah petinggi kelompok ekstremis ini—mulai dari mantan komandan militer hingga juru bicara resmi—dan menyaksikan sendiri bagaimana mereka menjalankan kekuasaan di tengah janji-janji yang tak pernah ditepati.

Salah satu momen paling gamblang terjadi di kantor Gubernur Abdullah Sarhadi di Sheberghan, provinsi Jawzjan. Seorang perempuan berusia 18 tahun, yang disebut Tuba (bukan nama sebenarnya), nekat mengajukan permohonan cerai dari suaminya yang kerap melakukan kekerasan. Dengan wajah tertutup niqab dan kacamata hitam, ia berargumen dengan tenang namun tegas. Namun, alih-alih mendapat dukungan, ia justru mendengar komentar sinis dari sang gubernur yang menyebut perempuan "tidak punya akal" dan "kurang intelek", disambut tawa para pria di ruangan itu.

Insiden ini bukan sekadar anekdot. Ia merepresentasikan bagaimana aparat negara memandang perempuan di Afghanistan saat ini. Sejak Taliban berkuasa kembali pada 2021, perempuan dilarang mengenyam pendidikan menengah, dilarang bekerja di sebagian besar sektor, dan tidak boleh bepergian sendiri atau mengunjungi taman dan pusat rekreasi. Kebijakan ini nyaris identik dengan era 1990-an, ketika Taliban pertama kali memerintah dengan interpretasi syariat yang kaku.

Gubernur Sarhadi sendiri adalah sosok yang kontroversial. Ia mengaku pernah menghancurkan patung Buddha Bamiyan yang berusia 1.500 tahun dengan tangannya sendiri pada 2001. "Saya menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Apa pun yang kami lakukan adalah sesuai dengan petunjuk dan hukum Tuhan. Mengapa saya harus menyesal? Itu kehendak Tuhan," ujarnya kepada BBC. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ia kini menjabat sebagai pejabat publik, pandangan dunianya tidak banyak berubah sejak seperempat abad lalu.

Di Kabul, BBC juga bertemu dengan Habibullah Badr, mantan perencana serangan bunuh diri yang kini menjadi pejabat tinggi. Ia mengaku bertanggung jawab atas operasi pelaku bom bunuh diri di ibu kota pada masa perlawanan. Namun, ia enggan membahas detail serangan yang menewaskan ribuan warga sipil. "Itu bisa membuat orang marah dan membuka luka lama," katanya. Ketika ditanya soal korban sipil, ia berdalih bahwa Taliban hanya menargetkan konvoi Amerika dan warga sipil diminta menjauh dari pangkalan asing.

Juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid—yang baru mengungkap nama aslinya, Tahir Shah Seddiqi—membela kebijakan kontroversial tersebut. Dalam wawancara di pusat pers mewah yang dibangun dengan dana Amerika, ia menyatakan bahwa komitmen terhadap hak-hak perempuan harus dilihat "melalui kacamata syariat". Ia bahkan berargumen bahwa membiarkan perempuan bekerja di kantor seperti miliknya "akan menimbulkan kemaksiatan" dan "merusak martabat mereka". Soal pendidikan perempuan, ia hanya berdalih bahwa masalah itu "masih dalam diskusi" dan membutuhkan "solusi berbasis syariat".

Kebebasan pers juga menjadi korban. Banyak jurnalis yang diinterogasi oleh badan intelijen Taliban, Estikhbaraat. Mujahid membenarkan adanya pembatasan: "Kami tidak bisa membiarkan media melakukan propaganda apa pun yang mereka mau... mereka tidak boleh menyiarkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan ritual Islam." Sementara itu, di Kandahar, basis kekuatan Taliban yang kini dianggap sebagai ibu kota de facto, aturan semakin diperketat: pria wajib berjanggut, radio dilarang memutar musik atau menyiarkan suara perempuan, dan pengambilan gambar di kota itu dilarang.

Di tengah penindasan, ada secercah perlawanan. Sultan Mohammad Talaee, seorang tokoh masyarakat, berani menyuarakan kritik di depan umum saat acara penghormatan untuk Badr. "Saya meminta agar sekolah perempuan dibuka kembali... menuntut ilmu adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam," katanya. Namun, mikrofonnya langsung dicabut dan acara berakhir canggung. Kisah Talaee menunjukkan bahwa meskipun ada keberanian, ruang untuk berbeda pendapat semakin sempit.

Krisis ekonomi juga menjadi bom waktu. Mantan pejuang Taliban yang kini menjadi aparat keamanan, Abdul Samad, mengakui bahwa masyarakat di daerahnya sangat membutuhkan air, jalan, dan klinik. "Pejabat Emirat belum melupakan kami," katanya, "kami berharap mereka akan memperhatikan kami suatu saat nanti." Namun, harapan itu tampaknya belum terwujud. Banyak warga yang justru menganggap Taliban sebagai akar masalah. Hoda, seorang perempuan yang pernah berdemo saat Taliban kembali berkuasa, menyuarakan kegelisahannya: "Saya tidak habis pikir bagaimana kelompok yang tidak paham kehidupan bisa tiba-tiba berkuasa. Saya pikir Taliban takut pada perempuan terdidik. Itulah sebabnya mereka membatasi perempuan. Mereka ingin perempuan tidak berpendidikan agar tidak bisa melahirkan generasi yang cerdas. Karena itu akan mengakhiri Taliban."

Bagi Indonesia, situasi Afghanistan menawarkan pelajaran penting tentang bahaya penafsiran agama yang kaku dan otoritarianisme. Meskipun konteksnya berbeda, fenomena pembatasan hak perempuan dan pengekangan kebebasan sipil di negara lain harus menjadi peringatan agar nilai-nilai inklusivitas dan demokrasi terus dijaga. Pertanyaan yang menggantung: akankah komunitas internasional, termasuk negara-negara muslim seperti Indonesia, mendorong perubahan nyata di Afghanistan, atau membiarkan rakyatnya terus terperangkap dalam cengkeraman rezim yang menindas?