Deportasi Massal Afghanistan-Pakistan: Ribuan Warga Terjebak di Antara Dua Negeri

Ribuan warga Afghanistan yang lahir dan besar di Pakistan kini hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Islamabad memperketat kebijakan deportasi di tengah memburuknya hubungan dengan Kabul, memaksa keluarga-keluarga yang menganggap kedua negara sebagai rumah untuk memilih salah satu — atau kehilangan segalanya.

Shayaan Khan, 25 tahun, adalah salah satunya. Ayahnya termasuk di antara jutaan pengungsi Afghanistan yang melarikan diri ke Pakistan saat invasi Soviet pada 1979. Khan sendiri belum pernah menginjakkan kaki di Afghanistan; ia lahir, dibesarkan, dan menghabiskan seluruh hidupnya di Pakistan. Namun, sejak gelombang baru penangkapan dan deportasi dimulai, status hukumnya dicabut. Ia terpaksa menjual usaha kecilnya, meninggalkan pekerjaan yang layak, dan kini bekerja sebagai buruh harian meski memegang gelar sarjana. "Kami tidak punya apa-apa di Afghanistan. Kami lahir dan besar di sini. Jika kembali, kami harus memulai dari nol," ujarnya kepada media asing, Jumat (19/7).

Kebijakan ini berakar pada Rencana Pemulangan Warga Asing Ilegal yang dicanangkan Pakistan pada 2023. Pada 10 Juli lalu, Kementerian Dalam Negeri Pakistan memerintahkan aparat untuk meningkatkan penangkapan terhadap migran Afghanistan tanpa dokumen. Data PBB menunjukkan 6.195 orang Afghanistan kembali dari Pakistan pada periode 5–11 Juli saja, naik sekitar sepertiga dibanding pekan sebelumnya. Secara keseluruhan, lebih dari 2,5 juta orang telah dipulangkan sejak kampanye dimulai, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Sementara itu, lebih dari satu juta warga Afghanistan masih berada di Pakistan, menurut PBB.

Di tengah situasi ini, sejumlah keluarga mencoba jalur hukum. Namun, Aatif Afzal, direktur proyek Society for Human Rights and Prisoners Aid (SHARP), menilai upaya tersebut kerap menemui jalan buntu. "Meskipun pengadilan di Pakistan menerima petisi ini, sejauh ini kami melihat mereka hanya menunda sidang tanpa memberikan putusan yang jelas," katanya. Ketidakpastian hukum ini membuat para penggugat tidak mendapatkan kelegaan, dan masa depan mereka di Pakistan tetap menggantung.

Islamabad membela kebijakan ini dengan alasan hukum imigrasi dan keamanan nasional. Pakistan menuduh pemerintah Taliban di Afghanistan gagal mengekang kelompok militan seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) yang melancarkan serangan dari wilayah Afghanistan — tuduhan yang ditolak Kabul. Ketegangan memuncak pada Juni lalu ketika Pakistan melancarkan serangan udara terhadap apa yang disebutnya sebagai persembunyian militan di Afghanistan, menyusul serangan terhadap pasukan keamanan Pakistan di Peshawar. Insiden ini menewaskan dan melukai puluhan orang di kedua sisi perbatasan, semakin memperdalam jurang permusuhan.

Para analis memperingatkan bahwa deportasi massal justru dapat menjadi bumerang bagi Pakistan. Amina Khan, direktur Pusat Afghanistan, Timur Tengah, dan Afrika di Institut Studi Strategis Islamabad, mengatakan para deportan sering dianggap sebagai orang luar di Afghanistan. "Tidak ada peluang kerja, tidak ada jaminan sosial. Wajar jika mereka menjadi sasaran empuk bagi entitas teroris," ujarnya. Kelompok seperti TTP dan Al-Qaeda dapat memanfaatkan kerentanan ini dengan menawarkan insentif finansial. Dengan kata lain, kebijakan yang dimaksudkan untuk menekan militan justru berisiko memperbesar basis rekrutmen mereka.

Dampak ekonomi juga tak terelakkan. Perdagangan bilateral praktis terhenti sejak bentrokan perbatasan dan pembatasan timbal balik pada Oktober tahun lalu. Bisnis di kedua negara mengalami kerugian besar, dengan banyak kiriman barang tertahan di perbatasan. Afghanistan kini semakin bergantung pada jalur perdagangan alternatif melalui Iran dan Asia Tengah, yang memakan biaya lebih tinggi dan waktu lebih lama. Kondisi ini memperparah kesulitan ekonomi di tengah krisis kemanusiaan yang sudah ada.

Para pengamat mendesak kedua negara untuk kembali berdialog. Mereka menilai perdamaian yang langgeng adalah prasyarat untuk mencegah kerugian ekonomi lebih lanjut dan meringankan penderitaan warga sipil. Namun, dengan saling curiga yang mengakar dan kepentingan politik domestik yang kuat, jalan menuju rekonsiliasi tampak masih panjang. Pertanyaannya, akankah Islamabad dan Kabul mampu mengesampingkan perbedaan demi stabilitas kawasan, atau justru membiarkan konflik ini terus menggerogoti masa depan jutaan orang?