Mayoritas Warga AS Nilai Trump dan Keluarga Raup Cuan Tak Etis dari Kripto

Mayoritas warga Amerika Serikat menilai Presiden Donald Trump dan keluarganya telah mengambil keuntungan yang tidak pantas dari bisnis mata uang kripto sejak kembali berkuasa. Hal ini terungkap dalam jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos yang dirilis Senin (19/8), sekaligus menyoroti kekhawatiran publik akan konflik kepentingan di Gedung Putih.

Survei yang berlangsung empat hari tersebut menemukan bahwa 63 persen responden menganggap tindakan Trump dan keluarganya meraup keuntungan dari aset digital sebagai sesuatu yang tidak etis. Yang lebih mengejutkan, setengah dari pemilih Partai Republik yang mendukung Trump meyakini bahwa kebijakan presiden dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis pribadinya—sebuah ironi bagi sosok yang pernah berjanji memberantas korupsi di Washington.

Trump, yang lahir dari keluarga properti di New York, telah membangun nama besarnya menjadi merek global sebelum terjun ke politik. Tahun lalu, ia dilaporkan memperoleh lebih dari US$1,4 miliar dari ventura kripto keluarganya, termasuk World Liberty Financial dan koin meme Trump. Pada Maret 2025, dua bulan setelah dilantik untuk kedua kalinya, ia bahkan mempromosikan koin kripto tersebut di media sosial dengan sebutan "yang terhebat dari semuanya".

Gedung Putih membantah adanya pelanggaran etika, dengan juru bicara Anna Kelly menegaskan bahwa investasi Trump dikelola oleh lembaga keuangan independen dan tidak ada konflik kepentingan. Namun, para ahli etika kepresidenan menilai situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Richard Painter, mantan penasihat etika untuk Presiden George W. Bush, mengatakan bahwa bahkan administrasi Trump yang pertama tidak memiliki kepentingan bisnis serumit sekarang.

Survei ini juga mengungkap bahwa 69 persen warga AS—termasuk dua pertiga pemilih independen dan sembilan dari sepuluh Demokrat—percaya kepentingan bisnis pribadi Trump memengaruhi keputusan presidennya. Meski demikian, pandangan tentang tingkat korupsi di bawah Trump masih terbelah: Demokrat menganggapnya lebih buruk, sementara sebagian Republikan menilai ada perbaikan.

Bagi Indonesia, dinamika politik AS ini relevan mengingat posisi negara tersebut sebagai mitra dagang utama dan pusat inovasi teknologi finansial. Kebijakan kripto yang longgar di bawah Trump dapat memengaruhi regulasi aset digital global, termasuk di Asia Tenggara. Investor dan regulator di Indonesia perlu mencermati bagaimana etika kepemimpinan di negara adidaya berdampak pada stabilitas pasar dan tata kelola.

Menjelang pemilu paruh waktu November yang akan menentukan kendali Kongres, persepsi publik tentang pengayaan pribadi Trump dapat menjadi beban politik bagi Partai Republik. Survei menunjukkan bahwa 49 persen responden menganggap Partai Republik lebih korup, sementara 41 persen menyebut Partai Demokrat. Ketidakpuasan ini diperkuat oleh data bahwa empat dari sepuluh Demokrat merasa sangat marah terhadap praktik korupsi, dibandingkan hanya seperempat dari Republikan.

Thomas Schmidt, seorang pensiunan penjaga penyeberangan di Wisconsin yang memilih Trump pada 2024 namun kini kecewa, mengungkapkan kekhawatirannya. "Dia seharusnya lebih fokus pada kepresidenan daripada urusan bisnisnya," ujarnya. Namun, ia juga skeptis bahwa Trump berbeda dari presiden lain dalam mencampur bisnis dan politik.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah tekanan publik ini akan mendorong perubahan kebijakan atau justru memperkuat basis pendukung Trump. Dengan janji "mengeringkan rawa" yang diucapkannya pada 2016, kini publik menilai apakah ia mampu menjaga integritas di tengah derasnya arus bisnis keluarga. Akankah pemilu paruh waktu menjadi momentum bagi publik untuk menuntut akuntabilitas, atau justru memperlihatkan toleransi yang lebih besar terhadap praktik semacam ini?