Pria Tanpa Busana Mengamuk di Lenteng Agung: Respons Cepat Sudinsos dan Polsek Jadi Sorotan

Petugas kepolisian sektor Jagakarsa bersama Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan bergerak cepat mengamankan seorang pria tanpa busana yang mengamuk di Jalan Raya Lenteng Agung, Rabu dini hari. Aksi pria yang diduga mengalami gangguan jiwa itu sempat terekam kamera dan menyebar luas di media sosial, memicu kekhawatiran publik akan keselamatan pengguna jalan.

Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, membenarkan bahwa pria tersebut telah dibawa ke polsek sekitar pukul 01.00 WIB. Penanganan ini berawal dari laporan yang masuk melalui akun Instagram @drama.ibukota, memperlihatkan pria tersebut memukuli pengendara motor. Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Posko Lenteng Agung langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan berkoordinasi bersama aparat kepolisian.

Insiden ini bukan kasus pertama di Jakarta. Beberapa bulan sebelumnya, petugas juga mengamankan pria diduga ODGJ di Stasiun Duri dan Pasar Rebo. Pola kejadian yang berulang ini menggarisbawahi tantangan penanganan ODGJ di ruang publik, terutama ketika mereka berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecepatan respons menjadi kunci, namun yang lebih penting adalah memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak, bukan sekadar diamankan.

Dinas Sosial Jakarta Selatan sendiri telah memiliki program penanganan kesehatan ODGJ melalui BPJS Kesehatan. Namun, efektivitas program ini masih diuji oleh keterbatasan fasilitas dan stigma sosial. Ketika seorang ODGJ berakhir di jalanan, sering kali mereka terlepas dari pengawasan keluarga atau panti rehabilitasi. Kolaborasi antara Dinas Sosial, kepolisian, dan rumah sakit jiwa menjadi krusial untuk memastikan mereka tidak kembali ke jalanan.

Peristiwa di Lenteng Agung juga menjadi pengingat bagi warga untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Masyarakat diimbau segera melapor ke pihak berwenang jika melihat perilaku serupa. Sementara itu, pemerintah kota perlu mengevaluasi sistem penjangkauan ODGJ yang lebih proaktif, termasuk patroli rutin di titik-titik rawan dan peningkatan kapasitas posko sosial di setiap kecamatan.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta memastikan ODGJ yang diamankan tidak sekadar dilepas kembali ke masyarakat tanpa pendampingan. Apakah ada jaminan akses pengobatan dan rehabilitasi yang berkelanjutan? Tanpa itu, siklus kekerasan dan kegaduhan di jalanan akan terus terulang, dan keamanan publik tetap menjadi taruhan.