Meksiko Buka Ruang Regulasi Media Sosial Anak: Belajar dari Australia dan Brasil

Pemerintah Meksiko tengah menjajaki langkah konkret untuk mengatur penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja, menyusul kekhawatiran yang meluas tentang dampak buruk platform seperti Instagram dan TikTok. Inisiatif ini menempatkan Meksiko sejajar dengan Australia dan Brasil yang lebih dulu bergerak, sekaligus menjadi uji coba bagaimana negara berkembang merespons tekanan global terhadap keamanan digital anak.

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden Claudia Sheinbaum secara rutin mengundang para pakar ke konferensi pers hariannya untuk membahas isu ini. Salah satu yang diundang adalah Jonathan Haidt, psikolog sosial yang bukunya, The Anxious Generation, menjadi rujukan tentang krisis kesehatan mental generasi muda akibat penggunaan gawai berlebihan. Pemerintah juga berencana menggelar diskusi dengan guru sekolah dasar dan menengah akhir bulan ini, membahas kemungkinan larangan penggunaan ponsel di kelas secara nasional—sejumlah negara bagian telah menerapkannya—serta cara terbaik mengatur aktivitas digital siswa.

Sheinbaum menegaskan bahwa regulasi ini tidak boleh lahir dari keputusan sepihak pemerintah. "Kita perlu mendiskusikan apakah media sosial harus tunduk pada aturan konten, khususnya untuk anak-anak dan remaja, dan kami tidak ingin ini datang dari pemerintah," ujarnya pada 17 Agustus. Ia menginginkan keterlibatan semua partai politik dan elemen masyarakat, sebagian untuk menghindari tuduhan bahwa pemerintah berupaya menyensor ruang digital. "Banyak negara di dunia sedang mengatur ini; pertanyaannya bagi seluruh rakyat Meksiko adalah bagaimana kita bisa sepakat mengatur konten media sosial—atau jika bukan kontennya, maka bagaimana algoritmanya dirancang," tambahnya.

Langkah Meksiko ini bukan tanpa preseden. Australia, sejak Desember 2025, mewajibkan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan X untuk mencegah pengguna di bawah 16 tahun memiliki akun. Brasil juga telah menerapkan pendekatan regulasi dengan mewajibkan platform menyediakan verifikasi usia, pengaturan default yang lebih aman, dan kontrol orang tua. Namun, upaya serupa di Prancis yang menyasar pengguna di bawah 15 tahun baru saja dibatalkan oleh dewan konstitusi pekan lalu, menunjukkan kompleksitas hukum dan politik yang menyertai kebijakan semacam ini.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi cermin penting. Meski belum ada regulasi spesifik yang melarang anak mengakses media sosial, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ranah Digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari 5 jam per hari di internet, dengan sebagian besar waktu digunakan untuk media sosial. Para pegiat perlindungan anak menilai bahwa regulasi yang efektif tidak cukup hanya dengan pembatasan usia, tetapi juga harus menyentuh desain algoritma yang membuat konten berbahaya mudah diakses.

Pengalaman Meksiko menunjukkan bahwa proses regulasi yang inklusif—melibatkan akademisi, guru, dan masyarakat—dapat menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang diterima luas. Namun, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kebebasan berekspresi, serta memastikan platform digital tidak kehilangan pengguna muda yang menjadi basis pasar mereka. Pertanyaan yang menggantung: apakah Indonesia akan mengambil jalur serupa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, atau justru memilih pendekatan yang lebih top-down?