PII Serukan Perkuat Standar Bangunan Tahan Gempa: Evaluasi Menyeluruh Pasca-Guncangan NTT

Gempa berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus lalu membuka kembali luka lama: banyaknya bangunan yang runtuh dan memakan korban jiwa. Menyikapi hal itu, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bergerak cepat dengan mendorong para anggotanya untuk terlibat langsung dalam perencanaan konstruksi tahan gempa, baik untuk warga maupun pemerintah daerah.

Ketua Umum PII, Ilham Akbar Habibie, menegaskan bahwa keterlibatan profesional insinyur bukan sekadar imbauan moral. Dalam keterangannya, ia menyebut penerapan sistem rancang bangun yang adaptif terhadap guncangan seismik dapat secara signifikan menekan angka keruntuhan gedung saat bencana terjadi. Ini bukan soal teknologi mahal, melainkan disiplin dalam mengikuti standar yang sudah ada.

Senada dengan itu, Ketua Divisi Kebencanaan dan Kesiapsiagaan PII, Wayan Sengara, menilai gempa NTT seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Ia menggarisbawahi bahwa kerusakan infrastruktur akibat gempa kerap menjadi penyebab utama tingginya jumlah korban luka dan jiwa. Padahal, kata dia, ilmu mitigasi bencana sudah cukup maju, hanya saja belum terserap optimal di lapangan.

PII tidak berhenti pada imbauan. Organisasi ini mendesak adanya penguatan pada sejumlah aspek teknis: riset rekayasa kegempaan, pembaruan berkala peta gempa, hingga pengetatan izin mendirikan bangunan. Ilham menambahkan, pengawasan terhadap proses konstruksi juga harus diperketat, karena banyak pelanggaran terjadi di tahap implementasi, bukan pada desain awal.

Di sisi lain, respons pemerintah pusat terbilang cepat. Melalui akun Instagram pribadinya, Presiden Prabowo menyampaikan duka mendalam dan memastikan 50.000 paket bantuan sembako telah dikirim pada hari yang sama dengan bencana. Ia juga meminta Menteri Koordinator PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, BNPB, Basarnas, serta tim BUMN seperti Bulog, PLN, Pertamina, dan Telkom untuk hadir di lokasi guna memastikan penanganan darurat berjalan maksimal.

Namun, bantuan darurat hanyalah setengah jalan. Para pengamat kebencanaan mengingatkan bahwa siklus gempa di Indonesia tidak bisa dihindari, yang bisa dikendalikan hanyalah tingkat kerusakan. Dengan wilayah yang berada di Cincin Api Pasifik, hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat seismisitas yang bervariasi. Artinya, standar bangunan tahan gempa bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang harus diterapkan konsisten di seluruh daerah rawan.

Pelajaran dari NTT juga relevan bagi kawasan perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Banyak bangunan tua dan konstruksi liar yang belum memenuhi standar kegempaan terbaru. Jika gempa besar terjadi di pusat ekonomi, dampaknya bisa jauh lebih parah, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah.

"Kita perlu belajar kembali bagaimana ilmu dan teknologi mitigasi bencana gempa untuk cepat diserap dan diaplikasikan dengan penguatan kapasitas pada segala aspek terkait," ujar Ilham Akbar Habibie.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah gempa akan terjadi, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapinya. PII telah membuka pintu kolaborasi, pemerintah pun menunjukkan itikad. Kini, tinggal bagaimana komitmen itu diterjemahkan dalam kebijakan yang tegas dan pengawasan yang berkelanjutan. Apakah NTT akan menjadi titik balik bagi perbaikan infrastruktur tahan gempa di Indonesia, atau hanya menjadi catatan duka yang terlupakan?