Pemerintah Pusat Desak NTT Bentuk Satgas Daerah: Kunci Percepatan Penanganan Gempa 7,7 Magnitudo

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendesak pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) penanganan bencana. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat koordinasi bantuan bagi ribuan penyintas gempa 7,7 magnitudo yang tersebar di sejumlah titik pengungsian, bukan hanya satu lokasi terpusat.

Menteri Koordinator PMK Pratikno, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Selasa, menegaskan bahwa pembentukan satgas daerah menjadi prioritas utama. Menurutnya, sebaran pengungsi yang tidak merata menyulitkan pendistribusian bantuan secara efektif. “Kami mendorong agar satgas daerah segera dibentuk, karena lokasi pengungsian ada di beberapa titik. Selain itu, kami melihat masih ada kebutuhan dasar para pengungsi yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Keberadaan satgas daerah diharapkan dapat memperkuat fungsi komando di tingkat lokal. Dengan demikian, pemetaan kebutuhan spesifik penyintas bisa dilakukan lebih cepat, konsolidasi bantuan logistik dari pemerintah pusat menjadi lebih terarah, dan alur distribusi ke posko-posko penampungan yang sulit dijangkau bisa dipermudah. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat dari jangkauan bantuan.

Langkah ini juga diselaraskan dengan upaya pemenuhan fasilitas pengungsian oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Mulai dari penyiapan tenda keluarga yang layak, pengoperasian dapur umum lapangan, hingga penguatan tenaga medis di lokasi terdampak. Pemerintah pusat, kata Pratikno, akan terus mendampingi pemerintah daerah hingga masa tanggap darurat berjalan efektif dan hak-hak dasar seluruh warga terdampak terlayani secara merata.

Data terbaru dari BNPB hingga Senin (17/8) sore mencatat 68 korban jiwa akibat gempa yang menggunakan kekuatan 7,7 magnitudo tersebut. Korban tersebar di tujuh kabupaten, dengan Manggarai menjadi wilayah paling parah dengan 26 korban jiwa, disusul Manggarai Timur 24 jiwa, Nagekeo delapan jiwa, Sikka empat jiwa, serta Ende, Manggarai Barat, dan Ngada masing-masing dua jiwa. Selain itu, tercatat 213 orang mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan intensif.

Bencana ini menjadi ujian nyata bagi ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia yang rawan gempa. Peran satgas daerah tidak hanya soal respons cepat, tetapi juga menjadi fondasi untuk pemulihan jangka panjang. Pertanyaannya, akankah pembentukan satgas ini diikuti dengan penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana serupa di masa depan? Jawabannya akan menentukan seberapa siap Indonesia menghadapi ancaman seismik yang tak pernah berhenti.