Mahasiswa Hukum India Tolak Kehadiran Hakim Agung di Wisuda: Simbol Perlawanan atau Sekadar Protes?

Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant, yang biasanya disambut dengan hormat di kalangan akademisi hukum, kini justru menjadi pusat kontroversi setelah mahasiswa dari dua universitas hukum terkemuka menuntut agar ia tidak diundang sebagai tamu kehormatan dalam upacara wisuda mereka. Langkah ini merupakan bentuk protes terhadap pernyataan hakim yang dianggap merendahkan generasi muda, serta penolakannya terhadap permohonan pengadilan darurat terkait dugaan kekerasan polisi terhadap demonstran.

Konflik bermula pada 23 Juli lalu ketika puluhan mahasiswa tingkat akhir Nalsar University of Law di Hyderabad mengirim surel kepada pihak kampus, meminta agar Ketua Hakim Kant tidak memimpin prosesi kelulusan mereka. Dukungan terhadap tuntutan ini terus bertambah, hingga mencapai sekitar 450 dari total 1.400 mahasiswa, termasuk sejumlah mahasiswa junior. Bagi calon pengacara, kehadiran hakim tertinggi di acara wisuda biasanya dianggap sebagai suatu kebanggaan, namun kali ini suasana berbeda.

Kemarahan mahasiswa dipicu oleh laporan bahwa sehari sebelumnya, Ketua Hakim Kant menolak permintaan untuk menggelar sidang darurat terkait dugaan kekerasan polisi dalam aksi parlemen yang digelar Partai Janta Kecoa (CJP) pada 20 Juli. Dalam aksi tersebut, aparat keamanan dilaporkan menyerang mahasiswa yang menuntut reformasi pendidikan dengan pentungan, tongkat kayu, dan gas air mata, bahkan menyebabkan empat orang terluka akibat peluru karet. Kant kemudian membantah telah menolak permohonan itu, namun pernyataannya yang sempat dilaporkan media, seperti "jangan buang waktu kami" dan "kami tidak punya waktu", telah memicu kemarahan publik.

Ketegangan semakin memuncak setelah Ketua Bar Council of India (BCI), Manan Kumar Mishra, yang juga anggota parlemen dari partai berkuasa BJP, mengancam akan memblokir pendaftaran lulusan Nalsar sebagai pengacara. Pernyataan Mishra ini menuai kecaman luas, termasuk dari Ketua Hakim Kant sendiri yang menegaskan bahwa mahasiswa berhak protes dan BCI tidak seharusnya campur tangan dalam dialog antara mahasiswa hukum dan dirinya. Dalam hitungan jam, Mishra menarik kembali ancamannya dan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada para mahasiswa.

Meskipun Mishra telah meminta maaf, amarah mahasiswa tidak mereda. Akhir pekan lalu, mahasiswa dan alumni National Law School of India University (NLSIU) di Bengaluru menerbitkan surat terbuka yang mengutuk komentar Mishra dan menyatakan solidaritas dengan Nalsar. Mereka juga menolak kehadiran Ketua Hakim Kant di wisuda mereka, dengan alasan yang sama. Menanggapi hal ini, Kant menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima undangan dari Nalsar, sehingga isu kehadirannya menjadi tidak relevan. Namun, klarifikasi ini tidak serta-merta mengakhiri polemik.

Akar masalah sebenarnya berawal dari pernyataan kontroversial Kant pada Mei lalu, ketika ia menyamakan sebagian pengangguran muda dengan "kecoa" dan "parasit" dalam sebuah sidang. Meskipun ia kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan itu ditujukan hanya untuk pemegang ijazah palsu, dampaknya sudah terlanjur besar. Komentar tersebut memicu lahirnya CJP, sebuah gerakan satir online yang berhasil mengumpulkan jutaan anggota muda dan menjadi tantangan serius bagi pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi. Pendiri CJP, Abhijeet Dipke, mengaku kecewa dengan komentar hakim yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi dan hak-hak warga negara.

Protes CJP yang berlangsung berminggu-minggu di pusat kota Delhi akhirnya berhenti pada 25 Juli setelah Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri, sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kebocoran soal ujian nasional. Namun, gelombang protes ini meninggalkan dampak yang mendalam, terutama di kalangan mahasiswa hukum yang kini semakin vokal menyuarakan keprihatinan mereka terhadap institusi peradilan. Pertanyaannya, apakah insiden ini akan menjadi titik balik dalam hubungan antara generasi muda dan lembaga peradilan di India, atau sekadar gejolak sesaat yang akan mereda seiring waktu? Yang jelas, suara mahasiswa hukum telah menggema hingga ke ruang-ruang pengadilan tertinggi, mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi tidak bisa dianggap remeh.