Sidak Dadakan di Bengaluru: 60 Restoran dan Hotel Terjaring Pelanggaran Higienitas

Otoritas keamanan pangan Karnataka, India, menggerebek 60 restoran, hotel berbintang tiga dan lima, serta gerai makanan lain di Bengaluru pada 7–9 Agustus lalu. Hasilnya, petugas menyita berton-ton bahan pangan yang tak layak konsumsi, mulai dari daging dan ikan tanpa tanggal kedaluwarsa hingga sayuran yang sudah membusuk. Operasi ini menjadi sinyal keras bahwa pengawasan pangan di kota metropolitan itu tidak lagi sekadar formalitas.

Dalam penggerebekan tersebut, tim dari Food Safety and Drug Administration (FSDA) mengumpulkan 77 sampel makanan untuk uji laboratorium. Dari lokasi yang diperiksa, mereka menemukan pelanggaran sistemik: penyimpanan yang tidak sesuai standar, label yang menyesatkan, hingga praktik penanganan makanan yang tidak higienis. Sebanyak 640 kilogram daging dan ikan disita karena kedaluwarsa, salah label, atau tidak mencantumkan tanggal produksi sama sekali. Sementara itu, 276 kilogram sayuran busuk, produk susu dan roti kedaluwarsa, serta minyak goreng bekas pakai juga diamankan.

Menteri Kesehatan Karnataka, U T Khader, menilai banyak pengusaha restoran lebih mementingkan penampilan ruang makan ketimbang kebersihan dapur. “Mereka memberi prioritas paling rendah untuk dapur dan penyimpanan. Yang mereka utamakan adalah suasana, tata letak kursi, pencahayaan, dan pintu masuk,” ujarnya. Khader menegaskan bahwa kebersihan, higienitas, dan kualitas bahan makanan seharusnya menjadi fokus utama, bukan sekadar estetika.

Warga Bengaluru menyambut baik langkah tegas ini. Seorang warga mengaku selama ini banyak restoran yang mengklaim higienis, tetapi konsumen tidak pernah tahu kondisi di balik dapur. “Penggerebekan seperti ini memang diperlukan,” katanya. Warga lain menyoroti tarif mahal yang dibayar pelanggan di hotel berbintang, sehingga wajar jika mereka menuntut standar kebersihan yang setara. Ia bahkan mengusulkan setiap hotel berbintang tiga dan lima memiliki inspektur kualitas internal.

Namun, asosiasi restoran setempat menilai inspeksi mendadak ini berlebihan dan berisiko menciptakan persepsi negatif yang tidak proporsional terhadap industri kuliner. Presiden Bangalore Hotels Association, Subramanya Holla, menyayangkan pendekatan yang dianggap terlalu keras. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan edukasi, misalnya dengan memberi tahu pengelola jika ada kesalahan agar segera diperbaiki. “Kami akan menghargai itu, tetapi sekarang semuanya dibesar-besarkan,” keluhnya.

Operasi ini tidak berhenti pada restoran konvensional. Otoritas juga memeriksa gudang-gudang milik perusahaan quick-commerce yang belakangan menjadi tulang punggung pengiriman makanan dan barang kebutuhan harian. Temuan di lapangan menunjukkan praktik penanganan makanan yang tidak higienis di sejumlah gudang tersebut. Bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar, ancamannya nyata: denda, tuntutan hukum, hingga penangguhan atau pencabutan izin operasional secara permanen.

Pemerintah Karnataka menegaskan bahwa tujuan dari operasi ini bukan untuk menutup usaha, melainkan meningkatkan kesadaran dan mendorong pengelola memberi prioritas lebih pada keamanan pangan. Langkah ini sejalan dengan tren global di mana pengawasan pangan semakin diperketat, terutama setelah pandemi. Di Indonesia, kasus serupa juga kerap terjadi, misalnya temuan makanan kedaluwarsa di minimarket atau restoran cepat saji. Hal ini menjadi pengingat bahwa konsumen harus lebih kritis dan pemerintah perlu konsisten melakukan pengawasan, bukan hanya saat ada kasus menonjol.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah operasi ini akan berkelanjutan atau sekadar gimmick sesaat. Jika konsisten, industri kuliner Bengaluru—dan kota-kota lain—akan terpacu untuk berbenah. Namun, jika hanya seremonial, kepercayaan publik terhadap keamanan pangan akan semakin tergerus. Konsumen pun dihadapkan pada dilema: memilih makanan berdasarkan tampilan atau memastikan kebersihan yang tak terlihat dari luar.