Migrant Filipina di Jepang Menua: Antara Kenyamanan dan Kesepian di Hari Tua

NAGOYA -- Gelombang migrasi perempuan Filipina ke Jepang pada era 1980-an dan 1990-an kini memasuki babak baru yang tak terduga: masa tua. Mereka yang dulu datang sebagai pekerja magang, penghibur, atau pengantin, kini berusia 50-an hingga 60-an dan dihadapkan pada persoalan pensiun, kesehatan, serta kesepian yang mengintai di akhir hayat.

Marie Saiki, 55 tahun, adalah salah satu dari mereka. Setelah 35 tahun menetap di Jepang, ia kini bekerja di pabrik pengepakan dan tinggal sendiri di rumah sewaan. Perceraian 14 tahun lalu membuatnya harus mandiri, dan ia mulai memikirkan persiapan akhir hayat. "Hampir setiap hari saya melihat-lihat makam di Jepang," ujarnya, menggambarkan kekhawatirannya tentang biaya pemakaman yang bisa mencapai 3 juta yen atau sekitar Rp330 juta.

Kisah Saiki mencerminkan dilema yang dihadapi banyak migran Filipina. Di satu sisi, Jepang menawarkan infrastruktur dasar yang baik, layanan kesehatan yang lebih memadai, dan peluang kerja yang masih terbuka bagi usia lanjut. Angka pengangguran untuk kelompok usia 60-64 tahun di Jepang hanya 2,8 persen pada 2024, sementara di Filipina mencapai 4,2 persen pada 2025. Namun, di sisi lain, ikatan keluarga yang kuat di kampung halaman membuat mereka merasa tidak akan mati sebatang kara jika kembali ke Filipina.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah migrasi Filipina ke Jepang. Pada periode tersebut, banyak perempuan datang dengan visa penghibur atau menikah dengan pria Jepang di daerah pedesaan yang mengalami 'krisis pengantin'. Sebagian besar pernikahan memiliki perbedaan usia lebih dari 10 tahun, dan kini banyak yang telah ditinggal mati atau bercerai. Menurut data Badan Imigrasi Jepang, hingga Desember 2025, terdapat sekitar 350.000 warga Filipina di Jepang, dengan perempuan mendominasi lebih dari 60 persen. Kelompok usia 55-59 tahun menjadi yang terbesar, mencapai 31.297 orang.

Konsekuensinya, banyak dari mereka yang hidup sendirian dan mengalami kecemasan finansial. Virgie Ishihara, kepala NPO Filipino Migrants Center yang mendampingi warga Filipina di wilayah Chubu dan Tokai, mengungkapkan bahwa banyak perempuan yang dulu dilarang suaminya untuk bekerja kini kesulitan berbahasa Jepang. Setelah suami meninggal, mereka terisolasi dan bahkan tidak bisa mengurus prosedur administrasi seperti pensiun janda. Pusat tersebut kini menerima lebih banyak konsultasi dari mereka yang ingin pulang ke Filipina karena pensiunnya kecil, serta kasus-kasus yang membutuhkan bantuan publik.

Cresencia Shimoda, 59 tahun, memilih jalan berbeda. Setelah kehilangan suaminya karena stroke saat pandemi COVID-19, ia bekerja sebagai pengasuh di fasilitas lansia. Ia menganggap panti jompo sebagai opsi yang wajar. "Anak saya punya kehidupan sendiri, dan masuk panti jompo di usia tua tidaklah buruk. Fasilitas di Jepang bersih, dan semakin banyak orang asing yang bekerja di sana," katanya. Sikap ini kontras dengan tradisi di Filipina yang menempatkan anak sebagai perawat orang tua, namun Shimoda melihatnya sebagai solusi realistis.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin. Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang besar di Jepang, terutama di sektor perawatan, tantangan serupa bisa muncul. Pemerintah Indonesia perlu memastikan perlindungan sosial bagi warganya yang menua di luar negeri, termasuk akses pensiun dan layanan kesehatan. Selain itu, skema penempatan pekerja migran yang lebih berkelanjutan perlu dirancang agar mereka tidak terjebak dalam isolasi di usia senja.

Pertanyaan yang menggantung: akankah Jepang dan negara asal migran mampu membangun jaring pengaman sosial yang memadai bagi mereka yang telah berkontribusi selama puluhan tahun? Atau akankah semakin banyak 'kematian sepi' yang harus diantar oleh lembaga seperti Filipino Migrants Center? Jawabannya menentukan apakah masa tua para migran ini akan menjadi kisah tentang ketahanan atau tragedi yang terlupakan.