Iran Siap Beralih ke Ofensif Penuh di Selat Hormuz: Diplomasi dengan AS Gagal Total?

Teheran mengumumkan pergeseran strategi dari bertahan menjadi "sepenuhnya ofensif" di Selat Hormuz, menyusul kebuntuan perundingan permanen dengan Washington. Seorang pejabat senior Iran, seperti dikutip Reuters, menegaskan bahwa jika diplomasi gagal, militer Iran siap melancarkan serangan "tepat waktu dan presisi" untuk menembus blokade laut Amerika Serikat.

Langkah ini muncul tepat pada hari batas akhir yang ditetapkan dalam nota kesepahaman (MoU) Juni lalu, yang seharusnya menjadi landasan gencatan senjata permanen. Namun, perjanjian yang ditandatangani 17 Juni itu justru runtuh akibat perbedaan interpretasi atas kendali Selat Hormuz. Iran mengklaim poin kelima MoU memberinya hak mengelola jalur air tersebut, sementara Washington menolak tafsir itu. Akibatnya, tembakan kembali terjadi di perairan strategis itu, menghentikan total kemajuan menuju perdamaian dan pemulihan lalu lintas kapal tanker minyak.

Pejabat Iran itu menambahkan, "Dalam waktu singkat beberapa minggu yang ditetapkan Iran, semua ketentuan perjanjian harus dilaksanakan oleh AS. Ini adalah prasyarat untuk negosiasi lebih lanjut." Tenggat tersebut akan disampaikan mediator kepada Washington dan negara-negara kawasan. Sikap ini mempertegas bahwa Teheran tidak lagi bersedia menunggu, dan siap mengambil keputusan sulit untuk meningkatkan ketegangan di kawasan.

Ketegangan semakin memuncak setelah Presiden AS Donald Trump, dalam kampanye Jumat lalu, memperingatkan warga Amerika untuk bersiap menghadapi harga bahan bakar yang terus tinggi. Ia bahkan menyatakan, "Setelah kita selesai mengalahkan Iran... segera saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat." Pernyataan ini memicu reaksi keras, mengingat Selat Hormuz adalah jalur pelayaran vital bagi sepertiga konsumsi minyak dunia.

Bagi Indonesia, eskalasi di Selat Hormuz bukan sekadar berita geopolitik. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan di jalur ini berpotensi mendongkrak harga energi domestik dan memperberat beban APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu mencermati perkembangan ini, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika blokade berlanjut, bukan tidak mungkin harga BBM bersubsidi harus disesuaikan, memicu inflasi dan gejolak sosial.

Analis hubungan internasional menilai bahwa ancaman Iran ini adalah bentuk tekanan maksimal untuk memaksa AS kembali ke meja perundingan. Namun, dengan retorika Trump yang semakin agresif, jalan menuju diplomasi tampak semakin sempit. Kedua pihak tampaknya terjebak dalam siklus saling ancam yang berisiko memicu konflik terbuka yang lebih luas.

Pertanyaannya kini, akankah tenggat waktu yang diberikan Iran benar-benar dieksekusi? Ataukah ini hanya manuver untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat? Yang jelas, dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap menghadapi skenario terburuk: gangguan berkepanjangan pada pasokan minyak global yang akan mengguncang ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.