Reshuffle Ketujuh Kabinet Prabowo: Wajah Baru di Kursi Ekonomi dan Keamanan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026, menandai perubahan ketujuh sejak pemerintahan dibentuk.
- Sejumlah posisi strategis mengalami rotasi, termasuk masuknya nama baru di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
- Pelantikan serentak di Istana Kepresidenan Jakarta mencakup menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga jabatan Kapolri dan Wakil Panglima TNI.

Presiden Prabowo Subianto kembali mengubah komposisi Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026. Perombakan yang ketujuh ini menyentuh sejumlah posisi kunci, mulai dari koordinator bidang perekonomian hingga kursi wakil menteri di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan digelar serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, mencakup menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, hingga Kepala Kepolisian RI.
Langkah ini menegaskan bahwa Prabowo belum merasa formasi sebelumnya cukup solid untuk menjalankan agenda prioritas, terutama di sektor fiskal dan industrialisasi. Sejumlah nama baru masuk ke lingkaran inti, seperti Dradjad Wibowo, M. Sarmuji, Luky Alfirman, dan Nurkholish Ibnu Amman. Sarmuji dipercaya menduduki kursi Menteri Perindustrian, sementara Luky Alfirman dan Nurkholish Ibnu Amman mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan mendampingi Suahasil Nazara.
Di jajaran koordinator, Dudung Abdurachman mengisi kursi Menko Politik dan Keamanan, sementara Airlangga Hartarto tetap memimpin Kemenko Perekonomian. Bahlil Lahadalia dipercaya merangkap dua posisi strategis: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Penempatan ini menggarisbawahi fokus pemerintah pada percepatan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan, sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang beban kerja yang diemban satu orang.
Menarik dicermati, sejumlah kementerian baru tetap dipertahankan, seperti Kementerian Haji dan Umroh yang dipimpin Mochammad Irfan Yusuf, serta Badan Otorita Pantai Utara Jawa yang dikepalai Didit Herdiawan dengan Fadil Imran sebagai wakil. Kehadiran badan otorita ini menandakan proyek pembangunan kawasan pesisir utara Jawa masih menjadi prioritas jangka panjang, meski realisasinya hingga kini belum banyak terlihat di permukaan.
"Perombakan ini menunjukkan Prabowo ingin memastikan setiap kementerian memiliki orang yang tepat untuk mengeksekusi program prioritas, terutama di bidang ekonomi dan keamanan," ujar seorang analis politik yang memantau dinamika istana.
Dari sisi keamanan, penunjukan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI menandai regenerasi di tubuh aparat. Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo beralih ke posisi Kepala Staf Kepresidenan, sebuah peran yang biasanya menangani koordinasi kebijakan strategis di lingkaran dalam presiden. Rotasi ini bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menempatkan figur yang loyal dan berpengalaman di posisi yang bersinggungan langsung dengan pengambilan keputusan.
Bagi pasar dan pelaku usaha, komposisi baru di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian akan menjadi sinyal penting. Tiga wakil menteri di Kemenkeu berpotensi mempercepat koordinasi fiskal, tetapi juga memunculkan tantangan koordinasi internal. Sementara di Kemenperin, Sarmuji dihadapkan pada tekanan untuk mendorong pertumbuhan manufaktur yang selama ini stagnan di kisaran 4-5 persen.
Pertanyaan besarnya, apakah reshuffle ketujuh ini akan menjadi yang terakhir dalam waktu dekat, atau justru menandakan bahwa Prabowo masih mencari formula kabinet yang pas? Yang jelas, dengan sisa masa jabatan yang terus berjalan, setiap perubahan membawa konsekuensi politik dan administratif yang tidak kecil. Publik dan investor tentu menanti apakah wajah-wajah baru ini mampu menerjemahkan visi besar presiden menjadi kebijakan yang berdampak nyata di lapangan.



