Reshuffle Kabinet Merah Putih: Keseimbangan Politik atau Konsolidasi Kekuasaan?

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet pada Kamis (1/10/2026), menempatkan sejumlah nama lama di posisi baru. Reshuffle ketujuh dalam kurun kurang dari dua tahun ini memindahkan Dudung Abdurachman dari Kepala Staf Kepresidenan ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, menggantikan Djamari Chaniago. Langkah ini memicu pertanyaan tentang arah politik pemerintahan: apakah ini murni penyegaran atau bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan?

Peneliti politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai perombakan kali ini lebih dominan sebagai upaya menjaga keseimbangan politik antar-elite ketimbang mengevaluasi kinerja menteri. Menurutnya, jika reshuffle didasarkan pada performa, pergantian seharusnya menyasar kementerian yang gagal memenuhi target terukur dan diisi teknokrat baru. Namun yang terjadi, sejumlah figur yang sudah berada di lingkar kekuasaan justru diputar ke posisi lain.

"Memutar orang yang sama ke kursi berbeda adalah logika loyalitas, bukan logika kompetensi. Reshuffle yang berulang dalam kurang dari dua tahun juga menunjukkan kabinet ini dievaluasi tanpa indikator kinerja yang pernah dibuka ke publik," ujar Usep saat dihubungi Kompas.com.

Usep melihat pola ini sebagai bagian dari transisi politik yang lebih besar. Prabowo, katanya, sedang menuntaskan peralihan dari pemerintahan yang masih banyak diisi figur era Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuju pemerintahan yang sepenuhnya mencerminkan karakter politiknya sendiri. Caranya bukan dengan menyingkirkan mereka, melainkan memindahkan ke posisi baru sehingga karier politik mereka tetap bergantung pada Prabowo.

Dalam konteks politik nasional, perombakan ini juga mengirim pesan kepada elite: kursi Anda aman selama loyalitas terjaga. "Pesannya kepada elite, kursi Anda aman sepanjang loyalitas Anda tidak perlu ditafsirkan," tambah Usep. Ia menilai Prabowo menjadi pihak yang paling diuntungkan dari konfigurasi baru ini karena semakin memperkuat kendali atas pemerintahan.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa reshuffle yang terlalu sering tanpa evaluasi kinerja transparan dapat menimbulkan ketidakpastian kebijakan. Pelaku pasar dan investor biasanya mencermati stabilitas kabinet sebagai sinyal keberlanjutan program ekonomi. Pergantian pejabat di posisi strategis seperti Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, meski tidak terjadi dalam reshuffle ini, tetap menjadi perhatian karena berkaitan dengan iklim investasi dan arah hilirisasi.

Di sisi lain, perombakan ini juga menegaskan bahwa Prabowo belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang koalisi besar yang dibangun pada 2024. Dengan mempertahankan figur-figur lama di lingkar kekuasaan, ia menjaga stabilitas politik jangka pendek, tetapi mungkin mengorbankan regenerasi dan masuknya gagasan baru. Pertanyaannya, apakah pola ini akan berlanjut hingga akhir periode atau justru menjadi pijakan menuju kabinet yang lebih teknokratis?

Ke depan, publik akan menantikan apakah reshuffle berikutnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas dan terbuka. Tanpa itu, setiap perombakan berisiko dibaca sebagai manuver politik semata, bukan upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.