Wafatnya Zhu Rongji dan HUT ke-100 Jiang Zemin: Beijing Menyeimbangkan Warisan Reformasi

Wafatnya mantan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada 12 Agustus lalu, hanya berselang lima hari sebelum peringatan seratus tahun kelahiran presiden keempat Jiang Zemin, telah membuka babak baru dalam narasi resmi Beijing tentang era reformasi. Dua tokoh yang bahu-membahu memimpin negara pada 1998–2003 itu kini menjadi pusat perhatian, bukan hanya sebagai arsitek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai simbol dari keberanian mengambil keputusan di tengah gejolak.

Pemerintah China dengan cepat merespons wafatnya Zhu dengan mengumumkan kremasi kenegaraan pada 18 Agustus, disertai pengibaran bendera setengah tiang di berbagai instansi pemerintah, termasuk di Hong Kong, Makau, dan perwakilan diplomatik di luar negeri. Sementara itu, untuk memperingati Jiang, stasiun televisi CCTV telah menayangkan dokumenter 12 episode berjudul "Jiang Zemin" sejak 11 Agustus, dan sebuah rapat akbar dijadwalkan berlangsung di Balai Rakyat pada 17 Agustus dengan pidato utama dari Presiden Xi Jinping.

Langkah ini, menurut para pengamat, bukan sekadar formalitas. Hou Yichao, peneliti ekonomi politik China dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, menilai bahwa citra Jiang dan Zhu sebagai pemecah masalah yang tegas akan semakin dikonstruksi dan dipromosikan. "Citra ini sejalan dengan pesan kepemimpinan saat ini tentang menghadapi tantangan sulit dan melakukan perubahan," ujarnya. Dengan kata lain, Beijing ingin menunjukkan bahwa partai selalu mampu melewati krisis, dari krisis finansial Asia 1997 hingga banjir besar 1998, dan bahwa kepemimpinan Xi adalah kelanjutan logis dari tradisi tersebut.

Namun, ada lapisan lain yang lebih rumit. Seperti diungkapkan Chong Ja Ian, profesor madya di National University of Singapore (NUS), peringatan ini memiliki fungsi ganda: merayakan pencapaian reformasi sambil menegaskan bahwa kepemimpinan Xi diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang belum tuntas. "Dengan menekankan kontinuitas, partai selalu benar meski butuh waktu untuk menyelesaikan masalah," kata Joseph Torigian dari American University. "Tetapi dengan menunjukkan masalah yang diciptakan oleh reformasi, dan mendeklarasikan era baru, ia bisa berargumen mengapa ia istimewa dan layak memimpin."

Warisan ekonomi Jiang-Zhu memang tidak bisa dipisahkan dari fondasi institusional yang mereka bangun. Pada Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis tahun 1992, di bawah kepemimpinan Jiang, China secara resmi mengadopsi tujuan membangun "ekonomi pasar sosialis". Gu Qingyang dari NUS menegaskan bahwa Jiang, Zhu, dan Deng Xiaoping sama-sama berperan penting dalam kerangka ini, yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi pesat China. Reformasi yang digulirkan tidak hanya menyentuh sektor-sektor individual, tetapi bersifat komprehensif dan sistemik, mencakup keuangan publik, perpajakan, perdagangan luar negeri, BUMN, hingga jaminan sosial.

Bert Hofman dari Mercator Institute for China Studies (MERICS) menyoroti reformasi perpajakan 1994 yang memusatkan kembali pendapatan fiskal ke pusat, restrukturisasi BUMN, dan pembentukan sistem jaminan sosial. "Banyak yang terjadi sejak saat itu, tetapi reformasi selanjutnya sebagian besar bekerja dalam kerangka itu," katanya. Zhu, yang saat itu menjabat wakil perdana menteri bidang ekonomi, menjadi motor utama pelaksanaan reformasi tersebut, bahkan menggunakan ambisi China bergabung dengan WTO sebagai alat untuk menekan reformasi domestik. Namun, kebijakan ini juga meninggalkan luka, seperti PHK massal di BUMN dan kesenjangan yang melebar, yang hingga kini masih menjadi perdebatan.

Di tengah narasi resmi yang heroik, muncul pula bentuk-bentuk peringatan informal yang bisa menjadi duri bagi Beijing. Hou Yichao mencatat bahwa Zhu Rongji justru lebih populer di kalangan warganet karena ketulusan dan ketegasannya yang blak-blakan, sementara Jiang memiliki subkultur "pemujaan katak" di kalangan generasi muda yang menggunakan meme dan video untuk menciptakan citra yang lebih humoris. Fenomena ini, menurut Hou, dapat "mendekonstruksi" citra pemimpin yang serius. Lebih jauh, jika warisan Jiang dan Zhu digunakan untuk mengkritik kebijakan saat ini, itu akan menjadi situasi yang tidak nyaman bagi partai, seperti diingatkan Chong.

Bagi Indonesia, pergulatan China dalam merayakan masa lalunya sambil melangkah ke depan menawarkan pelajaran tentang bagaimana negara mengelola memori kolektif di tengah transformasi ekonomi. Saat Indonesia sendiri bergulat dengan warisan reformasi dan pembangunan, cara Beijing menyeimbangkan antara merayakan pencapaian dan mengakui kegagalan bisa menjadi cermin. Pertanyaannya, akankah narasi resmi ini mampu bertahan di tengah gempuran interpretasi publik yang semakin beragam? Atau justru peringatan ini akan menjadi medan pertarungan memori yang tak pernah selesai?