Pengamat Nilai Konsistensi Seskab Teddy dalam Bantuan NTT Jadi Modal Politik, tapi Ingatkan Rakyat Butuh Bukti Distribusi

Di tengah penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai konsisten dalam mengomunikasikan perkembangan bantuan pemerintah. Pengamat politik Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensa, mengapresiasi langkah tersebut sebagai bentuk transparansi yang patut dicontoh, meski ia mengingatkan bahwa publik menunggu kepastian distribusi, bukan sekadar angka tonase.

Hensa, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyoroti peran Teddy sebagai jembatan antara instruksi Presiden Prabowo Subianto dan realisasi di lapangan. Terbaru, pemerintah mengirim tambahan 65 ton logistik menggunakan lima pesawat, sehingga total bantuan sejak hari pertama bencana mencapai 253 ton. Menurut Hensa, pengumuman berkala seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerja, terlepas dari sentimen politik yang berkembang. "Kalau pesawatnya terbang dan bantuannya benar-benar dikirim, masa kita harus bilang itu tidak ada?" ujarnya.

Kendati demikian, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menggarisbawahi bahwa masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan angka besar. Ia menekankan pentingnya memastikan bantuan tiba secara cepat, tepat, dan merata. "Jangan sampai kita hebat menghitung berapa ton yang berangkat, tetapi lupa bertanya berapa yang sudah sampai ke tangan warga," katanya. Pernyataan ini relevan mengingat NTT memiliki medan sulit dan sebaran pulau yang luas, sehingga distribusi menjadi tantangan utama.

Hensa menilai Teddy sejauh ini efektif dalam fungsi komunikasi pemerintahan. Ia tidak hanya menyampaikan instruksi presiden, tetapi juga merinci jumlah bantuan, moda transportasi, hingga titik distribusi. "Teddy tidak hanya membawa angka, tetapi menjelaskan apa saja yang dibawa dan bagaimana pengirimannya. Setidaknya ada yang bisa ditagih masyarakat dari dia," jelasnya. Konsistensi ini, menurut Hensa, secara tidak langsung menambah modal politik Teddy di mata publik, meski ia bukan kepala daerah, ketua partai, atau menteri yang mengelola program langsung.

Namun, Hensa mengingatkan agar popularitas tidak menjadi tujuan utama. "Kalau kerja bagus kemudian populer, ya silakan. Yang bahaya itu kalau urutannya dibalik: ingin populer dulu, kerjanya nanti," tegasnya. Ia menantang pemerintah untuk membuktikan satu hal sederhana: apakah 253 ton tersebut benar-benar sampai ke rakyat. Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran publik tentang efektivitas bantuan di daerah terpencil, yang kerap terkendala infrastruktur dan koordinasi.

Bagi pembaca di Indonesia, kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penanganan bencana. Komunikasi yang transparan dari pejabat publik seperti Seskab dapat membangun kepercayaan, tetapi tanpa bukti distribusi yang merata, angka-angka besar hanya menjadi angka di atas kertas. Ke depan, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memastikan bantuan tidak hanya terkirim, tetapi juga berdampak langsung pada pemulihan warga NTT. Apakah konsistensi komunikasi ini akan diikuti dengan mekanisme pemantauan yang ketat di lapangan?