DAP Putuskan Tetap di Pemerintahan: 88,2% Kader Dukung Anwar, Stabilitas Politik Malaysia Terjaga

Kongres Partai Aksi Demokratik (DAP) Malaysia akhirnya mengambil keputusan krusial: tetap bertahan dalam kabinet pemerintahan persatuan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dari 2.106 suara sah, 88,2 persen atau 1.857 delegasi mendukung kelima menteri dan tujuh wakil menteri dari partai itu untuk melanjutkan tugas. Keputusan ini menjadi angin segar bagi koalisi Pakatan Harapan (PH) yang tengah menghadapi tekanan elektoral.

Voting internal ini merupakan respons atas kekalahan telak DAP di pemilihan negara bagian Sabah, November 2025, di mana partai kehilangan seluruh delapan kursi yang dipertaruhkan. Sebelumnya, kongres yang dijadwalkan 12 Juli sempat ditunda karena pemilu Johor dan Negeri Sembilan, yang juga mencatat penurunan kursi DAP dari 10 menjadi 6 dan dari 11 menjadi 9. Kekalahan beruntun ini memicu desas-desus bahwa DAP akan menarik diri dari koalisi, sebuah skenario yang menurut analis dapat menggoyahkan pemerintahan Anwar dan memaksa pemilu dipercepat.

Keputusan untuk tetap bertahan tidak serta-merta meredakan kritik internal. Sekretaris Jenderal DAP, Anthony Loke, yang juga Menteri Perhubungan, secara terbuka meminta maaf atas kegagalannya mempertahankan kursi Chennah di Negeri Sembilan. Ia mengakui partainya menghadapi "dinding" besar dalam menarik pemilih Melayu. "Tantangan terbesar kami adalah bagaimana menembus tembok ini," ujarnya, menegaskan bahwa problem ini telah membayangi DAP sejak berdiri 60 tahun lalu.

Di tengah tekanan tersebut, sejumlah delegasi justru menyerukan introspeksi dan keberanian bersuara. Sangeet Kaur Deo, delegasi Kuala Lumpur, menyoroti kebisuan partai dalam berbagai isu kontroversial, seperti pemberian status DNAA (pembebasan tanpa melepaskan tuntutan) kepada Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi atas 47 dakwaan korupsi, serta laporan dugaan kolusi Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) dengan pengusaha. "Pada terlalu banyak isu, kita diam karena takut mengganggu stabilitas," katanya. Ia mendesak DAP memanfaatkan 18 bulan ke depan untuk berbicara lantang dan membangun kembali kepercayaan publik, sembari bersiap jika suatu saat harus kembali menjadi oposisi.

Keputusan DAP untuk bertahan memiliki implikasi luas bagi lanskap politik Malaysia. Dengan 40 kursi parlemen, DAP adalah kekuatan terbesar di PH, jauh melampaui PKR (29 kursi) dan Amanah (8 kursi). Penarikan diri DAP akan membuat koalisi kehilangan pilar utamanya dan berpotensi memicu kekacauan politik. Namun, keputusan ini juga berarti DAP harus terus berbagi tanggung jawab atas kebijakan yang tidak populer, termasuk kerja sama dengan UMNO, partai yang kerap melancarkan serangan verbal terhadap DAP meski berada dalam koalisi yang sama.

Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia selalu relevan mengingat kedekatan geografis dan ekonomi kedua negara. Stabilitas pemerintahan di Kuala Lumpur berarti kepastian bagi kelancaran perdagangan bilateral, investasi, dan kerja sama keamanan regional. Ketidakpastian politik di Malaysia dapat berdampak pada arus investasi asing, termasuk dari Indonesia, serta mempengaruhi dinamika di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, keputusan DAP untuk bertahan dipandang positif oleh pelaku pasar dan pengamat regional.

Ke depan, DAP menghadapi dilema: tetap setia pada koalisi sambil berusaha memulihkan dukungan publik, atau mengambil sikap lebih kritis yang berisiko memicu ketegangan dengan mitra koalisi. Para analis memperkirakan partai akan mencoba menyeimbangkan kedua hal tersebut, dengan fokus pada isu-isu reformasi dan tata kelola yang selama ini menjadi identitasnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah DAP mampu mengembalikan kepercayaan pemilih, terutama komunitas Tionghoa dan perkotaan, tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan Anwar. Jawabannya akan menentukan arah politik Malaysia dalam beberapa tahun mendatang.