Usai Tembakan di Nonthaburi, PM Thailand Anutin Dorong Revisi Hukum Kepemilikan Senjata

Pemerintah Thailand bergerak cepat merespons insiden penembakan massal di Sekolah Debsirin Nonthaburi dengan menjanjikan revisi undang-undang kepemilikan senjata. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul, dalam pernyataannya di Muang Thong Thani, menegaskan bahwa pengendalian senjata yang lebih ketat menjadi prioritas utama setelah tragedi yang mengguncang publik tersebut.

Anutin mengaku telah membahas langkah ini dengan Wakil Perdana Menteri Pakorn Nilprapunt dan Kepala Kepolisian Nasional Pol Jenderal Kittharath Punpetch. Fokus utama pembahasan adalah penyempurnaan regulasi yang mengatur peredaran senjata api, termasuk mekanisme pengawasan di ruang publik. "Saya tetap menekankan poin yang sama: prioritas harus diberikan pada pendirian pos pemeriksaan dan inspeksi. Jika kami menemukan seseorang membawa senjata api di tempat umum, di dalam kendaraan, atau di luar kediaman tanpa tugas resmi, itu melanggar hukum dan mereka harus menghadapi tuntutan serius," ujarnya.

Menariknya, Anutin secara tegas menolak usulan yang sempat mengemuka untuk mengizinkan guru membawa senjata demi pertahanan diri. Ia berpendapat bahwa guru bukanlah aparat berwenang dan kehadiran senjata di lingkungan sekolah justru berpotensi meningkatkan risiko. Penolakan ini menunjukkan sikap pemerintah yang lebih memilih pendekatan preventif melalui pengawasan ketat daripada memberikan akses senjata kepada warga sipil.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali program pengampunan kepemilikan senjata ilegal, di mana warga dapat menyerahkan senjata tanpa dikenai hukuman. Namun, Anutin menegaskan bahwa semua senjata ilegal harus disita dan tidak ada kompromi. "Senjata ilegal tidak bisa menjadi legal," katanya. Ia menambahkan bahwa selama ia masih menjabat, siapa pun yang kedapatan memiliki senjata ilegal, baik saat pemeriksaan rutin maupun penggeledahan terkait kasus lain, akan dikenai tuntutan tambahan.

Dalam upaya menekan peredaran senjata, pemerintah akan melibatkan lebih banyak instansi, tidak hanya Departemen Administrasi Provinsi. Polisi dan aparat berwenang lainnya telah menerima arahan untuk melakukan inspeksi menyeluruh. Anutin juga mengingatkan bahwa senjata yang disimpan di rumah harus didaftarkan, dijauhkan dari jangkauan anak-anak, dan disimpan dengan aman. Pemilik terdaftar dan pengguna senjata dalam tindak pidana akan sama-sama bertanggung jawab.

Di sisi lain, Anutin meminta publik untuk tidak berspekulasi mengenai motif pelaku, termasuk isu perundungan yang disebut-sebut menjadi pemicu. Ia menegaskan bahwa polisi harus menyelesaikan penyelidikan terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. "Mereka yang tidak memiliki peran resmi sebaiknya tidak menimbulkan kecurigaan yang dapat memicu kecemasan publik," katanya.

Insiden ini menjadi pengingat akan rentannya keamanan di lingkungan pendidikan, tidak hanya di Thailand tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, meskipun kepemilikan senjata api sangat dibatasi, kasus penembakan di sekolah-sekolah di Amerika Serikat sering menjadi perhatian. Namun, peristiwa di Nonthaburi menunjukkan bahwa ancaman serupa bisa terjadi di negara tetangga. Pemerintah Indonesia dapat menjadikan langkah Thailand sebagai bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan senjata ilegal yang masih beredar, terutama di daerah perbatasan.

Langkah tegas Anutin ini patut diapresiasi, namun tantangan ke depan adalah implementasi di lapangan. Pertanyaannya, akankah kebijakan ini mampu menekan angka kepemilikan senjata ilegal yang selama ini menjadi momok di Thailand? Atau justru memicu resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa haknya dibatasi? Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang jelas, pemerintah Thailand menunjukkan keseriusan untuk bertindak.