Mahkamah Federal Malaysia Tolak Banding Kedah: Larangan Lisensi Judi Taruhan Tetap Batal

Mahkamah Federal Malaysia, pada Rabu (12/8), secara resmi menolak upaya pemerintah negara bagian Kedah untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan yang membatalkan kebijakan penghentian penerbitan dan perpanjangan lisensi usaha bagi operator taruhan bola (pool betting) di wilayah tersebut. Dengan putusan ini, sengketa hukum yang berlarut-larut sejak 2023 akhirnya mencapai titik final di tingkat peradilan tertinggi.

Panel tiga hakim yang dipimpin oleh Hakim Datuk Rhodzariah Bujang, bersama Hakim Datuk Collin Lawrence Sequerah dan Hakim Datuk Azmi Ariffin, secara bulat menolak permohonan tersebut. Selain itu, pemerintah Kedah diwajibkan membayar biaya perkara sebesar RM50.000. Keputusan ini menegaskan bahwa permohonan izin banding yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam Section 96(a) Undang-Undang Lembaga Kehakiman 1964.

Konteks sengketa ini berakar pada kebijakan kontroversial pemerintah Kedah yang dikuasai Partai Islam Se-Malaysia (PAS) untuk melarang perjudian taruhan bola. Kebijakan tersebut digugat oleh sejumlah agen taruhan, perusahaan, dan pejabat utama mereka. Pengadilan Tinggi sebelumnya memutuskan bahwa larangan tersebut inkonstitusional, dan putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Banding dengan suara mayoritas 2-1. Upaya banding terakhir ke Mahkamah Federal pun kandas.

Bagi industri perjudian dan taruhan di Malaysia, putusan ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan. Operator taruhan yang beroperasi di Kedah dapat kembali menjalankan bisnis mereka tanpa hambatan regulasi yang diskriminatif. Namun, di sisi lain, keputusan ini juga memicu perdebatan tentang otonomi negara bagian dalam mengatur kebijakan moral dan agama, terutama di tengah kuatnya sentimen konservatif di beberapa wilayah.

Menurut analis hukum di Kuala Lumpur, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan Malaysia konsisten dalam menegakkan supremasi hukum dan hak konstitusional warga negara. "Ini adalah kemenangan bagi rule of law," ujar seorang pengamat hukum yang enggan disebut namanya. "Pemerintah negara bagian tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang berdampak pada hak ekonomi warga."

Meski demikian, bagi Indonesia, kasus ini menawarkan pelajaran berharga. Di Indonesia, perjudian dilarang secara ketat, namun praktik taruhan ilegal masih marak. Perdebatan tentang regulasi perjudian seringkali memunculkan ketegangan antara nilai agama, norma sosial, dan kepentingan ekonomi. Keputusan Mahkamah Federal Malaysia bisa menjadi referensi dalam diskusi tentang bagaimana negara mengelola sektor yang sensitif ini, terutama dalam hal perlindungan hak usaha dan kepastian hukum.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pemerintah Kedah akan mencari jalan lain untuk membatasi perjudian, misalnya melalui peraturan daerah yang lebih spesifik atau kebijakan lain yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Atau, apakah putusan ini akan mendorong negara bagian lain di Malaysia untuk meninjau kembali kebijakan serupa? Yang jelas, putusan ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus selaras dengan kerangka hukum yang berlaku, dan bahwa pengadilan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu.