Sumpah 10 Anggota Exco Negeri Sembilan: Raja Tuanku Muhriz Ingatkan Jangan Sewenang-wenang
Baca dalam 60 detik
- Sebanyak 10 anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Negeri Sembilan resmi dilantik sebagai anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) di hadapan Yang di-Pertuan Besar, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir.
- Dalam amanatnya, Tuanku Muhriz menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme, serta melarang penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, keluarga, atau kerabat.
- Pelantikan ini menyusul kemenangan Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) pada pemilihan negara bagian ke-16, yang membentuk pemerintahan dengan mayoritas dua pertiga.

KUALA PILAH โ Sebanyak sepuluh anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Negeri Sembilan resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) di hadapan Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, Jumat (8/8/2026). Momen ini menjadi awal baru bagi pemerintahan negara bagian yang baru terbentuk setelah pemilihan umum ke-16, dengan pesan tegas dari sang penguasa: jangan pernah menyalahgunakan wewenang.
Dari sepuluh nama yang dilantik, dua di antaranya merupakan wajah lama yang dipertahankan, yakni Datuk Mohd Faizal Ramli (Linggi) dan Datuk Mustapha Nagoor (Palong). Adapun delapan lainnya adalah wajah baru, termasuk Datuk Zaifulbahri Idris (Chembong), John Siow Kong Choon (Chennah), Siti Nur Umaira Hasim (Labu), Datuk Mohd Asna Amin (Lenggeng), Datuk Mohd Razi Mohd Ali (Sungai Lui), Suhaimizan Bizar (Gemencheh), Mohd Fairuz Mohd Isa (Serting), serta Datuk Razali Abu Samah (Sikamat). Komposisi ini mencerminkan perpaduan antara pengalaman dan wajah segar yang diharapkan mampu membawa arah baru bagi administrasi negeri.
Dalam amanatnya, Tuanku Muhriz mengingatkan bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar simbol kekuasaan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan profesionalisme. Ia secara khusus menyoroti risiko penyalahgunaan wewenang, terutama dalam keputusan pemberian tender atau proyek pemerintah. โPenyalahgunaan kekuasaan dan jabatan akan menimbulkan ketidakadilan serta kerapuhan dalam pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk kepentingan rakyat,โ tegasnya, seperti dikutip Bernama.
Tuanku Muhriz juga menggarisbawahi bahwa para anggota exco yang merangkap sebagai ADUN memiliki tanggung jawab ganda: merumuskan kebijakan dan menentukan arah administrasi negara bagian, sekaligus mewakili konstituen masing-masing. Ia menekankan bahwa setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. โRakyat menaruh harapan tinggi pada pemerintah negara bagian. Karena itu, setiap kebijakan dan rencana harus dilaksanakan secara efisien, transparan, dan efektif,โ ujarnya.
Selain soal integritas, Tuanku Muhriz mendorong kepemimpinan baru untuk melanjutkan pencapaian pemerintah sebelumnya, terutama dalam menarik investasi berkualitas, meningkatkan pendapatan negara, dan membuka lapangan kerja. Negeri Sembilan memang mencatat angka investasi yang kuat dan pertumbuhan pendapatan yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat lengah. โSemua kelemahan harus diidentifikasi dan terus diperbaiki agar administrasi negara tetap unggul, berintegritas tinggi, dan efektif,โ tambahnya.
Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari kemenangan koalisi BN-PN pada pemilihan negara bagian ke-16, yang berhasil meraih mayoritas dua pertiga. Dengan kekuatan politik yang solid, pemerintahan baru memiliki ruang gerak yang luas untuk merealisasikan program-programnya. Namun, kekuatan tersebut juga menjadi ujian: apakah mereka mampu menjaga amanah dan memenuhi harapan rakyat yang tinggi?
Kehadiran tokoh-tokoh penting dalam upacara tersebut, seperti Tunku Ampuan Besar Tuanku Aishah Rohani, Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Redhauddin, serta para undang luak, menandakan dukungan penuh institusi kerajaan terhadap pemerintahan baru. Menteri Besar Datuk Ismail Lasim pun turut hadir, menegaskan soliditas kepemimpinan di Negeri Sembilan.
Ke depan, tantangan terbesar bagi para anggota exco bukan hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu menerjemahkan pesan integritas ke dalam kebijakan nyata. Akankah Negeri Sembilan mampu menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih di Malaysia? Pertanyaan ini akan terjawab melalui kinerja mereka dalam beberapa tahun ke depan.



