Walkout Oposisi Warnai Sidang Khusus RCI Tabung Haji: PM Anwar Tak Hadir
Baca dalam 60 detik
- Oposisi Malaysia meninggalkan ruang sidang setelah permintaan penundaan pembahasan laporan RCI Tabung Haji ditolak lantaran PM Anwar Ibrahim masih dalam pemulihan medis.
- Ketua Whip Oposisi menilai pembahasan tanpa kehadiran PM hanya seperti konferensi pers, sementara Ketua DPR menegaskan Wakil PM cukup mewakili kabinet.
- Langkah walkout ini berpotensi memperpanjang ketegangan politik dan menguji soliditas koalisi pemerintah di tengah sorotan publik terhadap tata kelola dana haji.
KUALA LUMPUR — Langkah dramatis mewarnai sidang khusus Dewan Rakyat, Selasa (11/8), ketika seluruh fraksi oposisi serentak meninggalkan ruang paripurna. Pemicunya, permintaan mereka untuk menunda pembahasan laporan Komisi Kerajaan (RCI) mengenai Lembaga Tabung Haji (TH) ditolak mentah-mentah oleh pimpinan sidang. Penolakan itu kian terasa politis karena Perdana Menteri Anwar Ibrahim tengah menjalani perawatan medis dan tidak bisa hadir.
Ketua Whip Oposisi, Takiyuddin Hassan dari Perikatan Nasional, dengan tegas menyebut bahwa isu Tabung Haji menyangkut kepentingan publik yang luas. Ia mengutip Aturan Tetap 11(3) yang menurutnya mengharuskan kehadiran langsung PM dalam pembahasan semacam ini. "Jika kita berdebat tanpa PM, sama saja dengan menggelar konferensi pers," ujarnya di hadapan media. Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengonfirmasi tidak akan ada pemungutan suara hari itu, sehingga tidak ada urgensi untuk memaksakan pembahasan.
Sikap berbeda diambil Ketua Dewan Rakyat, Johari Abdul. Ia menegaskan bahwa Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi serta sejumlah menteri hadir, sehingga kuorum dan kewenangan sidang tetap sah. "Apakah kita akan merendahkan posisi Wapres? Tidak," tegasnya. Johari juga mengingatkan bahwa seluruh proses persidangan terekam dan dapat diaudit oleh komite-komite parlemen, sehingga transparansi tetap terjaga.
Keputusan walkout ini bukan sekadar protes prosedural. Ia merefleksikan dinamika politik Malaysia yang masih rapuh pasca-pemilu, di mana koalisi pemerintah pimpinan Anwar harus menghadapi oposisi yang agresif. Bagi publik, isu Tabung Haji sangat sensitif karena menyangkut dana haji jutaan umat Islam. RCI dibentuk untuk menyelidiki dugaan mismanajemen dan kerugian investasi, dan laporannya dinanti banyak pihak. Ketidakhadiran PM dalam pembahasan laporan sepenting ini tentu memunculkan pertanyaan tentang prioritas dan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas.
Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia seringkali menjadi cermin. Tabung Haji adalah lembaga keuangan syariah terbesar di Asia Tenggara, dan pengelolaannya diawasi ketat oleh publik. Kasus serupa di Indonesia, seperti pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama, juga kerap menjadi sorotan. Oleh karena itu, bagaimana Malaysia menuntaskan masalah ini akan menjadi pelajaran berharga tentang transparansi dan tata kelola lembaga keagamaan.
Langkah walkout oposisi juga berpotensi memicu kebuntuan politik di parlemen. Jika oposisi terus menggunakan taktik serupa, agenda legislasi pemerintah bisa terhambat. Namun, di sisi lain, pemerintah dapat memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan ketegasan dan kemampuan mengelola krisis. Pertanyaannya, apakah langkah ini akan meredakan atau justru memperuncing ketegangan politik di Malaysia? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi yang jelas, publik menunggu kejelasan nasib laporan RCI dan komitmen semua pihak terhadap kepentingan rakyat.
