Kolombia Akui Kedaulatan Israel atas Golan: Langkah Berani atau Kontroversi Baru?

Kolombia secara resmi mengakui klaim kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut dari Suriah pada 1967. Pengumuman yang disampaikan Kementerian Luar Negeri Kolombia pada Senin (10/8) itu menjadikan negara Amerika Selatan tersebut sebagai satu-satunya pendukung Israel selain Amerika Serikat dalam isu yang telah lama menjadi sumber ketegangan internasional.

Presiden baru Kolombia, Abelardo de la Espriella, yang dilantik Jumat lalu, telah berjanji selama kampanye untuk mempererat hubungan dengan AS dan Israel sebagai bagian dari strategi memerangi kelompok bersenjata di dalam negeri. Keputusan ini pun diumumkan di tengah duka nasional akibat gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah barat Kolombia, menewaskan sedikitnya 111 orang. Pernyataan resmi yang dirilis melalui akun X pemerintah menyatakan bahwa pengakuan tersebut didasarkan pada hak Israel untuk melindungi diri dari ancaman eksternal.

Langkah ini merupakan pembalikan total dari kebijakan pendahulunya, Gustavo Petro, yang beraliran kiri dan dikenal vokal mengkritik serangan Israel di Jalur Gaza. Petro bahkan sempat memutuskan hubungan diplomatik dan menghentikan impor senjata dari Israel. Kini, di bawah kepemimpinan de la Espriella, yang didukung AS, hubungan kedua negara diharapkan pulih. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menyambut baik keputusan ini dan menyebut de la Espriella sebagai "teman baik". Keduanya telah sepakat mengenai langkah ini saat bertemu di Barranquilla, sehari sebelum pelantikan.

Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Golan adalah wilayah Suriah yang berada di bawah pendudukan militer Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, baru-baru ini kembali menegaskan sikap tersebut, menyebut pendudukan Israel sebagai hal yang "sama sekali tidak dapat diterima". Pengakuan Kolombia ini jelas bertentangan dengan konsensus internasional yang selama ini berlaku.

Bagi Indonesia, langkah Kolombia ini menjadi perhatian serius. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pendukung konsisten perjuangan Palestina, Indonesia tentu menolak keras pengakuan semacam itu. Sikap ini juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan bilateral di kawasan, serta memperkuat solidaritas negara-negara berkembang dalam mendukung hak-hak Palestina. Keputusan Kolombia juga berpotensi mendorong negara lain untuk mengikuti jejaknya, meskipun banyak pengamat menilai hal itu tidak akan mudah mengingat kuatnya penolakan internasional.

Langkah de la Espriella ini juga menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan luar negeri Kolombia yang baru. Apakah ini awal dari perubahan haluan yang lebih pro-Barat, atau sekadar upaya untuk mendapatkan dukungan dalam negeri? Yang jelas, keputusan ini telah menempatkan Kolombia pada posisi yang kontroversial di mata dunia. Ke depan, akan menarik untuk melihat bagaimana negara-negara lain merespons, dan apakah langkah ini akan mempengaruhi upaya perdamaian di Timur Tengah yang selama ini mandek.