Spanyol Balas Italia dengan Pemeriksaan Perbatasan: Retakan di Zona Schengen Makin Terbuka
Baca dalam 60 detik
- Spanyol memberlakukan pemeriksaan perbatasan sementara bagi pelancong dari Italia mulai tengah malam Sabtu hingga 7 September, sebagai respons atas langkah serupa Roma.
- Ketegangan ini dipicu lonjakan migran massal ke Ceuta pada akhir Juli, yang mendorong Italia menangguhkan bebas visa Schengen untuk warga Spanyol selama sebulan.
- Perseteruan antara dua sekutu NATO ini menguji solidaritas Uni Eropa dan berpotensi memicu efek domino kebijakan perbatasan di kawasan.

Madrid, 7 Agustus 2025 โ Spanyol resmi mengumumkan pemberlakuan pemeriksaan perbatasan sementara bagi warga Italia yang hendak masuk ke wilayahnya, sebagai buntut dari keputusan Roma yang lebih dulu membatasi pergerakan warga Spanyol. Langkah yang mulai berlaku Sabtu tengah malam ini akan berlangsung hingga 7 September, menurut pernyataan resmi Kementerian Dalam Negeri Spanyol. Keputusan ini muncul setelah Italia menangguhkan perjanjian bebas visa Schengen untuk warga Spanyol selama satu bulan, menyusul gelombang migran besar-besaran yang menerjang kantong Spanyol di Afrika Utara, Ceuta.
Ketegangan diplomatik yang langka terjadi di antara dua negara anggota Uni Eropa dan NATO ini dipicu oleh peristiwa 30-31 Juli lalu, ketika puluhan ribu orang menyeberang dari Maroko ke Ceuta dalam sebuah arus yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menelan korban jiwa. Adegan tersebut memicu kemarahan negara-negara Uni Eropa yang selama ini vokal menuntut sikap tegas terhadap imigrasi ilegal, termasuk Italia. Roma kemudian mengambil langkah unilateral dengan menangguhkan ketentuan bebas visa Schengen bagi warga Spanyol, sebuah keputusan yang langsung memicu reaksi keras dari Madrid.
Pemerintah Spanyol mengecam tindakan Italia sebagai "tidak adil, bertentangan dengan kepentingan Uni Eropa, dan diskriminatif bagi warga Spanyol". Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, bahkan menyebut kebijakan Roma sebagai "torpedo yang ditembakkan ke lambung persatuan Eropa". Dalam pernyataannya, Albares mendesak Italia untuk menarik kembali pembatasan tersebut dan memperlakukan warga Spanyol setara dengan warga negara Eropa lainnya. Jika tidak, Spanyol mengancam akan mengambil "tindakan proporsional" paling lambat Minggu.
Bagi Indonesia, dinamika ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana negara-negara maju kerap mengambil kebijakan protektif di tengah tekanan migrasi. Meski Indonesia bukan bagian dari Schengen, kebijakan serupa dapat menjadi preseden bagi negara-negara Asia Tenggara yang tengah menghadapi arus migrasi dan isu perlindungan pekerja migran. Pengamat hubungan internasional menilai bahwa perselisihan ini menunjukkan rapuhnya solidaritas regional ketika kepentingan domestik dipertaruhkan, sebuah fenomena yang juga relevan bagi ASEAN.
Keputusan Spanyol untuk membalas Italia tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga mengirim sinyal bahwa mekanisme penegakan aturan di Uni Eropa masih rentan terhadap kepentingan nasional. Beberapa analis memperkirakan bahwa jika Italia tidak mengalah, Spanyol dapat memperluas pemeriksaan ke titik masuk lainnya, yang berpotensi mengganggu arus wisatawan dan bisnis antara kedua negara. Di sisi lain, langkah Italia yang menangguhkan Schengen justru mendapat dukungan dari kelompok garis keras imigrasi di Eropa, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kedaulatan negara.
Perseteruan ini juga menyoroti dilema yang lebih besar: bagaimana menyeimbangkan keamanan perbatasan dengan prinsip kebebasan bergerak yang menjadi fondasi Uni Eropa. Jika kedua negara terus bersikukuh, bukan tidak mungkin negara anggota lain akan mengikuti jejak serupa, mengikis semangat integrasi Eropa. Pertanyaannya, apakah Brussels mampu bertindak sebagai penengah yang efektif, atau justru membiarkan krisis ini menjadi preseden buruk bagi masa depan Schengen? Bagi Indonesia, yang tengah memperkuat kerja sama regional di ASEAN, kisah ini menjadi pengingat bahwa solidaritas kawasan membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat dan komitmen politik yang tulus.



