Jepang Jualan Militer sebagai Mesin Ekonomi: Strategi Baru atau Beban Fiskal?

Tokyo, LyndHub — Pemerintah Jepang tengah mengubah narasi belanja militer dari sekadar biaya keamanan menjadi investasi strategis untuk kemakmuran ekonomi. Dalam buku putih pertahanan terbaru, Tokyo secara eksplisit menyebut bahwa produksi senjata dapat menjadi pendorong pertumbuhan, sebuah pergeseran yang mengejutkan mengingat Jepang selama puluhan tahun hidup di bawah pembatasan pasca-Perang Dunia II.

Dokumen tahunan yang mengkaji ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara ini tidak hanya berisi daftar ancaman, tetapi juga memuat seruan untuk memanfaatkan teknologi, mendanai perusahaan rintisan, dan menggunakan lebih banyak komponen komersial dalam produksi senjata. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menurut Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa investasi di bidang pertahanan menguntungkan ekonomi yang lebih luas dan kehidupan masyarakat.

Narasi ini sejalan dengan gaya kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang gemar menggunakan belanja negara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang menarik, sampul dokumen tersebut kini menampilkan ilustrasi bergaya anime dengan keluarga tersenyum di tengah lanskap kota yang gemerlap, bukan lagi gambar tentara atau persenjataan seperti edisi-edisi sebelumnya. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan menyebut desain ini dimaksudkan untuk menyampaikan "citra futuristik".

Namun, di balik kemasan yang ramah itu, terdapat agenda geopolitik yang serius. Jepang sedang menyiapkan strategi keamanan nasional baru, dan para analis militer memperkirakan akan ada seruan untuk peningkatan belanja lebih lanjut, terutama untuk menghalau China dari konflik dengan Taiwan yang bisa menyeret Jepang ke dalam perang berkepanjangan. Buku putih tersebut dengan tegas menyatakan bahwa aktivitas militer China merupakan "tantangan strategis terbesar" bagi Jepang dan komunitas internasional.

Ketegangan dengan Beijing sudah memuncak pada November lalu ketika Takaichi menyatakan Jepang dapat mengerahkan Pasukan Bela Diri jika serangan China ke Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Beijing bereaksi keras dan menuntut pernyataan itu ditarik kembali.

Untuk membiayai pembangunan militer terbesar sejak Perang Dunia II, Tokyo telah merakit berbagai skema, mulai dari kenaikan pajak, reformasi belanja, hingga pendapatan satu kali. Belanja pertahanan kini mencapai 2 persen dari PDB, angka yang signifikan untuk negara yang selama ini dikenal pasifis. Namun, Takaichi belum menjelaskan secara gamblang bagaimana ia akan membiayai ekspansi lebih lanjut tanpa menambah beban pada keuangan publik yang sudah ketat. Pemerintahannya memang berhasil mengamankan anggaran rekor 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal hingga Maret 2027, plus paket tambahan 3,1 triliun yen untuk meredam dampak biaya energi, tetapi ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan antar kebutuhan belanja.

Sebagian besar belanja pertahanan baru sejauh ini dialokasikan untuk rudal yang mampu menjangkau target lebih dari 1.000 kilometer. Untuk peningkatan berikutnya, para pengamat memperkirakan porsi signifikan akan dialihkan ke drone dan senjata tak berawak lainnya, yang terbukti efektif digunakan Ukraina dalam perang melawan Rusia.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia perlu mencermati bagaimana peningkatan militer Jepang akan memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Di satu sisi, Jepang adalah mitra dagang dan investor penting bagi Indonesia. Di sisi lain, ketegangan di Laut China Selatan dan Taiwan bisa berdampak pada stabilitas ekonomi dan keamanan maritim Indonesia. Pilihan Jepang untuk mengaitkan belanja militer dengan pertumbuhan ekonomi juga bisa menjadi preseden yang menarik bagi negara-negara Asia Tenggara yang tengah memodernisasi militernya, termasuk Indonesia, yang juga menghadapi tantangan fiskal dalam memenuhi kebutuhan pertahanan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah Jepang mampu mempertahankan komitmen fiskalnya tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyatnya. Akankah belanja militer yang meningkat ini benar-benar menjadi mesin pertumbuhan, atau justru menjadi beban yang memperlebar defisit? Sementara itu, reaksi China dan dinamika keamanan regional akan terus menjadi variabel yang menentukan arah kebijakan Tokyo. Satu hal yang pasti, Jepang telah mengambil langkah berani yang akan membentuk ulang lanskap keamanan Asia dalam beberapa dekade mendatang.