Guncangan FIFA: Rencana Investasi Piala Dunia Ditarik, Kepercayaan pada Infantino Luntur

Langkah FIFA menarik rencana pendanaan investasi swasta untuk Piala Dunia pada Sabtu lalu tidak serta-merta meredam gelombang kritik yang mendera Presiden Gianni Infantino. UEFA, sebagai otoritas sepak bola Eropa, secara terbuka menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya, sebuah pernyataan yang jarang terjadi dan menandai titik terendah dalam karier Infantino di panggung sepak bola global.

Keputusan ini muncul setelah empat hari penuh gejolak yang mengingatkan pada kegagalan European Super League (ESL) pada 2021. Saat itu, 12 klub besar Eropa, termasuk enam dari Premier League, mencoba membentuk liga tandingan yang akhirnya runtuh dalam 72 jam setelah mendapat tentangan keras dari penggemar dan pemangku kepentingan. Kini, skenario serupa terulang, tetapi kali ini yang menjadi sorotan adalah FIFA sendiri, organisasi yang seharusnya menjadi penjaga integritas sepak bola dunia.

Rencana yang ditarik tersebut menawarkan dana hingga 40 juta dolar AS untuk program pengembangan sepak bola di berbagai negara, dengan tenggat waktu 19 September. Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi pendanaan swasta mengingat FIFA memiliki cadangan keuangan lebih dari 2 miliar dolar AS dan diproyeksikan meraih pendapatan rekor sekitar 15 miliar dolar AS dari Piala Dunia musim panas ini. Kritik juga menyoroti proses pengambilan keputusan yang tertutup, di mana banyak pejabat senior FIFA, termasuk wakil presiden dan penasihat khusus, tidak mengetahui rencana tersebut hingga bocor ke publik.

Pernyataan UEFA sangat tajam, mengutip janji Infantino saat terpilih pada 2016 tentang transparansi dan komitmen bahwa uang FIFA adalah milik asosiasi anggota, bukan milik presiden. UEFA menilai kedua janji tersebut tidak dipenuhi. Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan salah satu wakil presiden FIFA, juga menekankan perlunya konsultasi yang transparan dan bermakna dalam setiap keputusan yang berdampak pada sepak bola global. Ketua Football Australia, Anter Isaac, menambahkan bahwa kepercayaan dibangun melalui integritas proses, bukan hanya keputusan yang baik.

Kritik internal juga datang dari Chief Operating Officer FIFA, Kevin Lamour, yang menyebut rencana tersebut sebagai "proyek satu orang" dan mengaku administrasi FIFA telah "ditipu". Lamour, yang dikenal dihormati, menyatakan kesiapannya kehilangan pekerjaan demi mempertahankan nilai-nilai organisasi. Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Infantino, yang juga menghadapi kenyataan bahwa sekutunya, Presiden AS Donald Trump, mengaku tidak berbicara dengannya tentang rencana tersebut. Laporan New York Post bahkan menyebut situasi ini sebagai "mimpi buruk merek" bagi Joshua Kushner, pendiri Thrive Eternal, perusahaan modal ventura yang akan memimpin kelompok investor.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki resonansi tersendiri. Sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam tata kelola FIFA yang bersih dan transparan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai anggota Dewan FIFA, berada dalam posisi strategis untuk mendorong reformasi. Kegagalan rencana ini bisa menjadi momentum bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menuntut suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan FIFA, terutama terkait alokasi dana pengembangan yang sering kali menjadi tulang punggung pembinaan sepak bola di negara-negara tersebut.

Wakil Presiden UEFA, Laura McAllister, menyatakan bahwa semua konfederasi kini akan mempertimbangkan opsi, termasuk mendorong kandidat baru untuk melawan Infantino. Meski masih dini, pernyataan ini mengindikasikan adanya gerakan untuk mengubah kepemimpinan FIFA. Infantino kini dihadapkan pada tugas berat untuk membangun kembali jembatan yang rusak dan memulihkan kepercayaan, sementara dukungan untuk pemilihannya kembali pada Maret dilaporkan semakin surut. Pertanyaannya, akankah FIFA benar-benar berbenah menuju tata kelola yang lebih inklusif, atau justru terjerumus dalam krisis kepemimpinan yang lebih dalam?