Reshuffle Kabinet Prabowo Belum Berhenti: Demokrat Sinyal Perubahan di Sektor Lain, Gerindra Kembalikan ke Presiden
Baca dalam 60 detik
- Partai Demokrat menilai perombakan kabinet masih terbuka, terutama untuk memperbaiki kinerja sektor ekonomi yang dinilai kehilangan kepercayaan pasar.
- Gerindra menegaskan pergantian menteri sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo dan bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.
- Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara menjadi reshuffle keenam, memicu spekulasi posisi lain akan menyusul.
JAKARTA – Partai Demokrat menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju masih mungkin menjangkau posisi lain setelah pergantian Menteri Keuangan, Senin (14/9/2026). Wakil Ketua Umum Demokrat Dede Yusuf menyatakan perubahan di sektor ekonomi menjadi prioritas untuk memulihkan keyakinan pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah.
"Kalau kita bicara reshuffle, apakah itu keniscayaan? Di sektor ekonomi, saya rasa penting," ujar Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Ia menambahkan, indikasi ketidakpercayaan pasar terhadap sejumlah kebijakan ekonomi membuat langkah Presiden Prabowo Subianto mengganti menteri keuangan dinilai tepat.
Namun, Dede melihat peluang perubahan tidak terbatas pada kursi ekonomi. Ia menyinggung pergeseran pejabat seperti Sudaryono dari Wakil Menteri Pertanian ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai sinyal bahwa penyesuaian lanjutan mungkin terjadi. "Setelah ada beberapa orang yang bergeser, pasti akan ada perubahan-perubahan," katanya.
Meski membuka peluang perubahan, Demokrat mengaku tidak memiliki informasi soal menteri lain yang akan diganti. Dede menegaskan penilaian kapasitas pejabat sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pengguna. "Yang mengukur kapasitas adalah user, dalam hal ini Presiden. Tentu dilihat track record perjalanan kariernya," ujarnya.
Dari kubu koalisi, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Menurutnya, pergantian menteri dan kepala lembaga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan pemerintahan. "Setiap saat Presiden boleh melakukan reshuffle. Itu murni kewenangan Presiden," kata Bahtra.
Bahtra menilai penggantian Purbaya dengan Suahasil sebagai langkah tepat. Ia menyebut Suahasil memiliki rekam jejak mumpuni untuk membenahi kebijakan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Presiden sudah melakukan langkah yang tepat. Mudah-mudahan menjawab tantangan dan aspirasi publik," ujarnya.
"Kami akan dukung terus supaya program-program ini bisa terlaksana dengan baik." — Bahtra Banong, Juru Bicara Partai Gerindra
Gerindra juga menegaskan tidak memiliki kewenangan memberikan pandangan soal siapa yang perlu diganti atau dipertahankan. Bahtra menambahkan pemerintah terbuka terhadap masukan publik, terutama terkait program strategis. "Pemerintah mengapresiasi publik yang memberikan perhatian," katanya.
Pergantian Menteri Keuangan menjadi reshuffle keenam sejak Prabowo memimpin. Sebelumnya, posisi Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan kini lowong, membuka peluang penyesuaian lanjutan di lingkaran ekonomi. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Presiden tidak ragu merombak timnya di tengah tekanan global.
Bagi pelaku pasar, reshuffle di kursi ekonomi menjadi ujian kredibilitas. Suahasil dikenal sebagai teknokrat yang lama menangani fiskal, sehingga diharapkan mampu menenangkan investor. Namun, ketidakpastian politik tetap membayangi, terutama jika perombakan meluas ke sektor lain yang berkaitan langsung dengan iklim usaha.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah reshuffle akan berhenti, melainkan seberapa dalam perubahan yang akan dilakukan Prabowo untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Jika sinyal Demokrat dan Gerindra dibaca sebagai pembuka jalan, posisi lain di kabinet bisa segera menyusul.
