BPIP: Indonesia Berpeluang Jadi Mediator Sengketa Thailand-Kamboja di Candi Preah Vihear

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai Indonesia memiliki peluang untuk menawarkan diri sebagai penengah dalam sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya di sekitar kawasan Candi Preah Vihear. Pernyataan ini mengemuka di tengah kunjungan Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, ke Indonesia pada 3-5 Agustus 2026, yang menjadi momentum bagi Jakarta untuk memperkuat peran diplomatiknya di Asia Tenggara.

Menurut Darmansjah, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan ASEAN. Konflik yang belum terselesaikan antara Bangkok dan Phnom Penh berpotensi mengganggu dinamika integrasi regional. Dengan rekam jejak Indonesia sebagai juru damai, seperti dalam konflik Kamboja pada era 1990-an, langkah mediasi ini dinilai sejalan dengan semangat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan dialog.

Akar persoalan sengketa ini berpangkal pada klaim kepemilikan Candi Preah Vihear yang berada di kawasan perbatasan. Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 memutuskan candi tersebut berada di wilayah Kamboja, berdasarkan peta yang dibuat Prancis pada 1907. Keputusan itu diperkuat UNESCO yang menetapkan candi sebagai Situs Warisan Dunia pada 2008. Namun, putusan tersebut belum menyelesaikan masalah secara fundamental karena batas wilayah di sepanjang perbatasan kedua negara belum ditegaskan secara menyeluruh.

Darmansjah menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan batas wilayah menjadi pemicu konflik bersenjata yang berulang. "Batas yang tidak jelas menjadi pemantik konflik bersenjata di sepanjang perbatasan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa. Ia menambahkan bahwa pendekatan dialog dan musyawarah yang selama ini menjadi ciri khas diplomasi Indonesia dapat menjadi solusi untuk meredakan ketegangan.

Langkah ini tidak hanya relevan bagi kedua negara yang bersengketa, tetapi juga bagi masa depan ASEAN. Darmansjah menegaskan, "Jika ASEAN ingin mandiri dalam geopolitik Indo-Pasifik, ia harus mampu menyelesaikan sengketa internalnya." Pernyataan ini menyiratkan bahwa kemampuan ASEAN untuk mengelola konflik internal akan menentukan kredibilitasnya di mata kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China yang semakin aktif di kawasan.

Bagi Indonesia, tawaran mediasi ini memiliki dimensi domestik yang signifikan. Di tengah upaya pemerintah memperkuat peran global, keberhasilan dalam memediasi konflik Thailand-Kamboja dapat meningkatkan citra Indonesia sebagai kekuatan diplomatik yang konstruktif. Selain itu, stabilitas kawasan ASEAN berdampak langsung pada iklim investasi dan perdagangan, yang menjadi prioritas dalam pemulihan ekonomi nasional.

Namun, langkah ini tidak tanpa tantangan. Thailand dan Kamboja memiliki sensitivitas nasionalisme yang tinggi terkait isu perbatasan, dan upaya mediasi sebelumnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. Meskipun demikian, dukungan dari China yang berjanji membantu menyelesaikan sengketa ini menunjukkan adanya ruang untuk keterlibatan pihak ketiga.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan mengambil inisiatif konkret untuk menawarkan diri sebagai mediator, atau hanya sebatas wacana. Dengan pengalaman dan posisi strategisnya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi penyeimbang dalam dinamika kawasan, tetapi dibutuhkan komitmen politik yang kuat dan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya.