Prabowo Janji Naikkan Anggaran Riset di Hadapan 150 Peneliti BRIN: 'Investasi Kita Sangat Sedikit'
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menambah alokasi dana riset nasional yang dinilai masih jauh dari memadai, dalam pertemuan dengan 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan.
- Kepala BRIN Arif Satria menyebut pertemuan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap peran riset dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
- Langkah ini diharapkan mendorong peningkatan daya saing Indonesia di bidang sains dan teknologi, meski sumber pendanaannya masih mengandalkan penghematan dan pemberantasan korupsi.

Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui rendahnya investasi riset dan pengembangan (research & development) di Indonesia, dan berjanji akan menambah anggaran untuk sektor ini. Pernyataan itu disampaikan di hadapan 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam acara taklimat di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/6). Momen ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru mulai menempatkan sains dan teknologi sebagai prioritas pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi juga menegaskan bahwa penguasaan teknologi adalah penentu kemajuan suatu bangsa. "Kita koreksi diri kita sebagai bangsa, investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit, jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita, dan juga kita ke depan akan berusaha memperbaiki itu," ujarnya. Pernyataan ini diamini oleh banyak pihak yang selama ini menyoroti minimnya dukungan finansial bagi riset di Indonesia, yang selama ini berada di bawah 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Sumber pendanaan tambahan, menurut Prabowo, akan diperoleh dari penghematan anggaran serta pemberantasan korupsi, termasuk praktik under-invoicing yang selama ini merugikan negara. Ia juga menyebut akan membenahi tata kelola di seluruh kementerian/lembaga dan perusahaan milik negara. Langkah ini dinilai berani, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: apakah penghematan dan pemberantasan korupsi cukup untuk menutup kebutuhan dana riset yang sangat besar? Beberapa pengamat memperkirakan, untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia membutuhkan setidaknya 2-3 persen dari PDB untuk sektor riset, yang berarti triliunan rupiah per tahun.
Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi para ilmuwan untuk memamerkan hasil riset mereka. Prabowo berkeliling lebih dari satu jam untuk melihat langsung inovasi di bidang nuklir, antariksa, kesehatan, ketahanan pangan, energi, benih, obat-obatan, dan bioindustri. Kepala BRIN, Arif Satria, dalam sambutannya menyebut pertemuan ini sebagai kehormatan besar dan cerminan komitmen presiden bahwa riset adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. "Kesempatan ini merupakan sebuah kehormatan yang sangat besar bagi kami, dan tentu membuat kami lebih bersemangat lagi untuk berinovasi," kata Arif.
Bagi Indonesia, janji ini membawa angin segar bagi komunitas akademik dan industri. Selama ini, banyak peneliti mengeluhkan minimnya dukungan dana dan fasilitas, yang menyebabkan banyak riset mandek di tahap prototipe. Dengan adanya tambahan anggaran, diharapkan riset-riset unggulan dapat dikomersialkan dan memberikan dampak ekonomi nyata. Namun, tantangan besar masih membentang: bagaimana memastikan dana tersebut terserap secara efisien dan bebas dari kebocoran. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah pemerintahan Prabowo mampu menerjemahkan janji ini menjadi kebijakan konkret yang berkelanjutan, atau hanya menjadi retorika politik belaka?
"Saya sengaja mengundang ke Istana, karena saya ingin melihat, mungkin pertama kali, tidak terlalu detail dan tidak terlalu komprehensif, tetapi untuk mendapat gambaran hasil-hasil yang saudara-saudara telah capai di BRIN," ujar Prabowo.
Ke depan, publik akan menunggu realisasi dari janji ini. Apakah akan ada kenaikan signifikan dalam APBN untuk riset pada tahun anggaran mendatang? Bagaimana mekanisme pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran? Yang jelas, langkah Prabowo ini telah menempatkan riset sebagai isu strategis yang tidak bisa diabaikan lagi. Jika berhasil, ini bisa menjadi legacy penting bagi pemerintahannya. Namun, jika gagal, kekecewaan para ilmuwan bisa menjadi bumerang bagi kredibilitas pemerintah di mata internasional.



