Pemerintah Kunci Pendataan Penerima MBG di Wilayah 3T: Target Rampung Pekan Ini

Pemerintah memastikan pendataan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan tuntas dalam pekan ini, sebuah langkah yang dinilai krusial untuk menyalurkan bantuan gizi secara lebih presisi di tengah kritik terhadap efektivitas program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang digelar di Jakarta, Kamis. Menurutnya, percepatan pendataan ini merupakan bagian dari refocusing penerima manfaat yang selama ini dinilai belum optimal, terutama di kawasan yang sulit dijangkau seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.

“Kami sudah memutuskan pendataan untuk 3T akan selesai minggu ini. Sebelumnya, rapat bulan lalu baru menyepakati kerangka umum,” kata Zulkifli dalam keterangan resminya. Pernyataan ini menegaskan adanya percepatan signifikan dari sebelumnya, yang hanya berjalan dalam siklus bulanan.

Rakortas yang dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, juga membahas perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah tidak hanya memprioritaskan wilayah 3T, tetapi juga menargetkan daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai fokus intervensi.

“Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak,” ujar Tito Karnavian, merespons kebijakan yang memprioritaskan kelompok rentan. Dukungan ini datang bersamaan dengan kesiapan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memperkuat basis data penerima manfaat, sebuah langkah yang diharapkan mengurangi kesalahan sasaran yang kerap menjadi sorotan publik.

Konteks domestik menunjukkan bahwa program MBG, yang menjadi salah satu andalan pemerintah, menghadapi tantangan besar di wilayah 3T. Infrastruktur yang minim dan sebaran penduduk yang tidak merata kerap menghambat distribusi. Dengan pendataan yang lebih akurat, pemerintah berharap bantuan tidak lagi tumpang tindih atau salah sasaran, sebuah masalah yang sering dikeluhkan di daerah terpencil.

Para pengamat kebijakan publik menilai langkah ini sebagai sinyal positif, tetapi mengingatkan bahwa pendataan hanyalah awal. “Efektivitas MBG tidak hanya diukur dari data, tetapi dari kemampuan menjangkau titik-titik layanan,” ujar seorang analis kebijakan yang enggan disebut namanya. Ia menambahkan, koordinasi antara BGN, pemerintah daerah, dan kementerian terkait akan menjadi kunci.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa percepatan pendataan diikuti dengan penguatan SPPG di lapangan. Pertanyaannya, apakah target satu minggu ini akan berbanding lurus dengan kualitas layanan di daerah yang sulit dijangkau? Jika tidak, program ini berisiko kembali menuai kritik sebagai proyek yang hanya berhasil di atas kertas.