Mafia Beras Fortifikasi: Label Palsu, Kerugian Rp71 Triliun, dan Pertarungan Melawan Mafia Pangan

Skandal penggantian label beras biasa menjadi beras fortifikasi yang melibatkan sejumlah perusahaan besar diperkirakan telah menggerus kantong konsumen hingga Rp71 triliun. Temuan ini memicu gelombang kritik dan desakan penindakan tegas, sekaligus mempertanyakan efektivitas program pangan bergizi yang justru disalahgunakan untuk meraup untung berlipat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dari 15 merek beras fortifikasi yang diuji laboratorium, sekitar 80 persen tidak memenuhi standar. Praktik ini diduga dilakukan dengan mengganti label beras biasa menjadi beras fortifikasi, sehingga harga jualnya melonjak hingga Rp42 ribu per kilogram, padahal selisih harga dengan beras biasa bisa mencapai Rp20-30 ribu. Amran menyebut praktik ini "terlalu kejam" dan "tidak manusiawi" karena mengambil hak rakyat yang membutuhkan.

Kerugian yang ditimbulkan tidak main-main. Pemerintah memperkirakan potensi kerugian konsumen mencapai Rp71 triliun, sementara kerugian negara dari subsidi pangan yang tidak tepat sasaran mencapai Rp56 triliun. Angka ini mencerminkan betapa masifnya praktik curang ini, yang tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi tetapi juga mengancam program perbaikan gizi nasional.

Para ekonom dan pengamat kebijakan mengecam keras praktik ini. Ekonom ISEI, Ahmad Maruf, menegaskan bahwa kasus ini merupakan kejahatan ekonomi yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mengandung unsur penipuan. Ia menyoroti lemahnya posisi konsumen yang cenderung mempercayai label yang sudah terdaftar pemerintah tanpa melakukan verifikasi ulang. Sementara itu, Peneliti INDEF, Esther Sri Astuti, mendesak pemerintah untuk mencabut izin usaha dan izin edar bagi produsen nakal serta menempuh jalur pidana agar memberikan efek jera.

Ketua YLKI, Niti Emiliana, menyebut kasus ini memberikan kerugian ganda: kualitas gizi yang tidak sesuai dan harga yang melampaui batas wajar. Ia mendesak pemerintah untuk membuka ruang pengaduan dan memastikan mekanisme kompensasi bagi konsumen yang dirugikan. YLKI juga meminta penegak hukum untuk menyelidiki hingga ke rantai pasok, guna menentukan apakah pelanggaran ini bersifat sistematis atau hanya tindakan oknum.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan solusi yang ditawarkan. Peneliti CIPS, Rahmad Supriyanto, justru mengkritik pernyataan Mentan yang menyebut beras fortifikasi untuk masyarakat miskin. Menurutnya, kelompok sasaran tersebut lebih banyak mengonsumsi beras medium, bukan premium. Ia juga menolak usulan HET karena rezim tersebut dinilai gagal menyeimbangkan harga. Sebagai gantinya, ia mendorong pemerintah untuk menciptakan ekosistem pasar yang kompetitif, termasuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku rantai pasok dan meningkatkan produktivitas petani.

Pemerintah sendiri bergerak cepat. Kementan bersama Bapanas, Satgas Pangan Polri, dan aparat penegak hukum telah memperluas pengawasan. Satgas Pangan telah menetapkan 39 tersangka dari 38 perkara, dan Kementan menyiapkan pencabutan izin edar untuk 15 merek yang melanggar. Amran menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi mafia dan koruptor selama ia memimpin Kementerian Pertanian.

Kasus ini membuka mata bahwa program pangan bergizi yang seharusnya menyentuh masyarakat justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pihak. Pertanyaannya, apakah penindakan ini akan berhenti pada sanksi administratif, atau mampu membongkar jaringan mafia pangan yang lebih besar? Ke depan, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan keadilan bagi konsumen dan efektivitas program pangan nasional.