Thailand Kencangkan Aturan Ganja: Hanya untuk Medis, Bisnis Wajib Izin Tiga Tahun

Pemerintah Thailand akhirnya bergerak tegas mengendalikan industri ganja yang sempat meledak setelah legalisasi rekreasi. Departemen Pengobatan Tradisional dan Alternatif Thailand mengajukan rancangan undang-undang baru yang membatasi penggunaan ganja secara ketat hanya untuk kepentingan medis dan kesehatan, sebuah langkah yang dinilai sebagai koreksi besar atas kebijakan sebelumnya yang terlalu longgar.

Rancangan Undang-Undang Pengendalian Ganja ini hadir setelah dua tahun ganja resmi dihapus dari daftar narkotika, yang justru memicu maraknya toko ganja rekreasi dan produk-produk turunannya. Pemerintah mengakui bahwa penghapusan tersebut meninggalkan kekosongan regulasi, sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif dan banyak celah yang dimanfaatkan pelaku usaha.

Dr. Tewan Thaneerat, deputi direktur jenderal departemen tersebut, menegaskan bahwa regulasi baru ini menyasar seluruh rantai pasok, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga distribusi dan ekspor. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan ganja untuk tujuan rekreasi yang selama ini meresahkan.

Di bawah kerangka baru, penggunaan ganja hanya diizinkan untuk layanan kesehatan konvensional, pengobatan tradisional Thailand, penelitian akademis, dan praktik kesehatan yang terakreditasi. Untuk memastikan kepatuhan, rancangan ini membentuk komite nasional yang diketuai Menteri Kesehatan Masyarakat, yang bertanggung jawab atas kebijakan, standar keamanan, dan strategi regulasi nasional.

Langkah yang paling menarik perhatian adalah kewajiban lisensi tiga tahun bagi semua kegiatan komersial, termasuk budidaya, produksi, impor, ekspor, dan ritel. Namun, bagian tanaman yang tidak mengandung zat psikoaktif seperti akar, batang, daun, dan biji dikecualikan dari lisensi, untuk mendukung pengobatan tradisional dan aplikasi kesehatan domestik. Kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, penjualan ganja dilarang untuk individu di bawah 20 tahun, wanita hamil, dan ibu menyusui. Tempat penjualan juga tidak boleh berlokasi dekat dengan tempat ibadah, sekolah, taman, atau area rekreasi. Larangan iklan dan promosi untuk bunga ganja, resin, dan aksesori merokok juga diberlakukan untuk mengurangi daya tarik non-medis.

Bagi pelanggar, ancaman hukumannya berat. Aktivitas komersial tanpa izin dan penjualan kepada kelompok yang dilindungi dapat dikenakan denda dan hukuman penjara. Sementara itu, individu yang menggunakan ganja di luar ketentuan medis akan dikenai denda administratif.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi sinyal penting. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan yang jauh lebih ketat terhadap narkotika, langkah Thailand menunjukkan tren regional menuju pengaturan yang lebih terstruktur untuk ganja medis. Para pengamat menilai bahwa Indonesia perlu mengkaji ulang kebijakan ganja medisnya, terutama dengan meningkatnya bukti ilmiah tentang manfaat terapeutiknya. Namun, perubahan kebijakan di Indonesia tentu membutuhkan kajian mendalam dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah bagaimana Thailand akan menegakkan aturan ini secara efektif dan apakah akan menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN lainnya. Jika berhasil, Thailand bisa menjadi model keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Namun, jika gagal, kekosongan regulasi yang sama bisa terulang. Yang jelas, langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan ganja di kawasan Asia Tenggara.