Menolak Konsensus ASEAN, Pemimpin Myanmar Justru Genjot Wajib Militer dan Proyek Nuklir

Hampir empat bulan setelah resmi menjabat sebagai presiden, pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, melontarkan kritik tajam terhadap rencana perdamaian yang digagas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dalam pidatonya di hadapan parlemen, ia menegaskan bahwa blok regional itu telah bersikap diskriminatif terhadap negaranya, sembari memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan pemerintahannya.

Sikap ini kian menegaskan kebuntuan diplomasi ASEAN yang selama ini berupaya menjembatani konflik berkepanjangan di Myanmar. Sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, negara tersebut terjerumus ke dalam perang saudara yang menewaskan sekitar 100.000 orang dan memaksa jutaan warga mengungsi. Pemilu yang digelar pada akhir tahun lalu—yang banyak dikritik sebagai rekayasa militer—hanya menjadi pintu bagi Hlaing untuk beralih dari panglima junta menjadi presiden sipil.

Dalam pidatonya, Hlaing menyebut ASEAN telah bertindak tidak adil dan mengancam akan merespons setiap tindakan yang dianggap tidak konstruktif secara kasus per kasus. Pernyataan ini muncul tanpa menyebut negara anggota tertentu, namun jelas mengirim sinyal bahwa Naypyidaw tidak lagi merasa terikat pada Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021. Padahal, konsensus tersebut merupakan satu-satunya kerangka yang disepakati bersama untuk meredakan krisis, mencakup penghentian kekerasan dan dialog inklusif.

Di tengah penolakan terhadap ASEAN, pemerintah Myanmar justru mengumumkan sejumlah langkah kontroversial. Pemilu sela dijadwalkan pada 2027 untuk 172 daerah pemilihan yang tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu Desember-Januari lalu akibat konflik. Selain itu, kapasitas militer dan kepolisian akan terus diperkuat, dan undang-undang wajib militer yang selama ini memicu gelombang eksodus pemuda tetap dijalankan. Hlaing mengakui bahwa banyak anak muda berusia 18-34 tahun meninggalkan negara, yang berdampak buruk pada pembangunan ekonomi.

Langkah lain yang diumumkan adalah upaya memberantas pencucian uang dan penyelundupan senjata oleh kelompok etnis bersenjata, serta penindakan terhadap perdagangan narkoba dan pusat penipuan daring. Pemerintah juga mengklaim telah mengundang kelompok pemberontak untuk berdialog tanpa prasyarat, dan sejauh ini telah bertemu dengan 13 organisasi etnis bersenjata. Namun, skeptisisme tetap tinggi mengingat seruan ASEAN untuk menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik belum diindahkan.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi langsung. Sebagai salah satu pendorong utama upaya perdamaian ASEAN, Jakarta berkepentingan menjaga stabilitas kawasan. Sikap Myanmar yang semakin defensif dapat mempersulit upaya mediasi yang selama ini digagas, termasuk melalui mekanisme trilateral dengan Thailand dan India. Lebih jauh, krisis Myanmar berpotensi memicu gelombang pengungsi baru ke negara tetangga, termasuk Indonesia, serta mengganggu rantai pasok energi dan perdagangan regional.

Di sisi lain, pengumuman proyek infrastruktur besar seperti bendungan Myitsone dan rencana pembangkit nuklir menunjukkan bahwa junta tetap berniat melanjutkan agenda pembangunan meskipun negara dilanda konflik. Proyek Myitsone sendiri pernah menjadi sumber ketegangan dengan China, investor utamanya, sebelum dihentikan pada 2011. Kini, menghidupkan kembali proyek tersebut bisa menjadi sinyal bahwa Naypyidaw berusaha menarik investasi asing di tengah sanksi internasional.

Para analis menilai bahwa pidato Hlaing lebih merupakan upaya untuk memperkuat legitimasi di dalam negeri daripada respons serius terhadap ASEAN. Dengan menolak konsensus, ia berusaha menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas di hadapan publik yang lelah dengan perang. Namun, tanpa dukungan internasional dan dengan ekonomi yang terpuruk, langkah ini justru berisiko memperdalam isolasi Myanmar dan memperpanjang penderitaan rakyatnya.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah ASEAN mampu menemukan cara baru untuk menekan Myanmar tanpa memperburuk situasi kemanusiaan. Atau, akankah kawasan ini terpaksa menerima kenyataan bahwa Myanmar akan terus menjadi titik api yang mengancam stabilitas regional? Jawabannya mungkin akan menentukan arah diplomasi Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang.