Ultimatum Pangkogabwilhan III: Hentikan Teror atau Tindakan Tegas Menanti
Baca dalam 60 detik
- Militer memperingatkan kelompok separatis Papua untuk menyerah atau menghadapi operasi penegakan hukum.
- Empat pekerja infrastruktur tewas dalam serangan yang diduga bertujuan menghambat proyek jalan nasional.
- Langkah TNI menyoroti meningkatnya risiko keamanan bagi proyek pembangunan di wilayah timur Indonesia.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto, mengeluarkan peringatan keras kepada kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil. Ultimatum ini disampaikan menyusul insiden penembakan yang menewaskan empat pekerja proyek jalan di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, pada Minggu malam (2/8).
Dalam keterangan resmi yang diterima di Timika, Senin (3/8), Lucky menegaskan bahwa OPM harus segera menyerahkan diri beserta senjatanya ke pos-pos TNI terdekat. Ia memperingatkan bahwa jika tidak, aparat keamanan akan mengambil langkah tegas. Pernyataan ini menandai eskalasi sikap militer dalam merespons gangguan keamanan yang menyasar proyek strategis pemerintah.
Serangan terjadi di Distrik Wonimo, saat para korban yang bekerja untuk PT Sutan Harauli Jaya (SHJ) tengah beristirahat di camp perusahaan. Mereka baru saja menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wamena. Dua kelompok OPM yang dipimpin oleh Serius Wanimbo alias Botak Wanimbo dan Teranus Enumbi tiba-tiba muncul dan melepaskan tembakan, mengakibatkan tiga pekerja tewas di lokasi dan satu lainnya ditemukan meninggal tidak jauh dari camp.
Korban yang berhasil diidentifikasi adalah Barengga, Alfons, Arman Sibarani, dan Erlin Aritonang. Jenazah mereka telah dievakuasi ke RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu, tim gabungan dari Satgas TNI Koops Habema yang berjumlah 20 personel telah dikerahkan untuk mengejar pelaku. Dalam pengejaran tersebut, aparat menemukan satu pucuk senapan serbu SS1 yang ditinggalkan pelaku karena terburu-buru melarikan diri ke dalam hutan.
Menurut Lucky, aksi ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan upaya sistematis untuk mengganggu dan menghentikan pembangunan jalan nasional yang menjadi akses vital antarwilayah di pegunungan Papua. "Tindakan biadab dan pengecut ini semata-mata untuk menghambat pembangunan," ujarnya. Ia juga menyebut bahwa selama pengejaran, terdengar enam kali letusan senjata api dari kelompok OPM dalam radius sekitar 1,5 kilometer dari lokasi kejadian.
Insiden ini menyoroti tantangan keamanan yang dihadapi dalam proyek-proyek infrastruktur di Papua. Pembangunan jalan nasional memang menjadi prioritas pemerintah untuk membuka isolasi wilayah, namun sering kali menjadi sasaran gangguan kelompok separatis. Bagi kontraktor dan pekerja, risiko ini menjadi pertimbangan serius dalam operasional mereka. Sementara bagi pemerintah, kejadian ini menguji komitmen untuk menjaga keamanan di tengah upaya pembangunan yang sedang berjalan.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana efektivitas ultimatum ini dalam meredam aksi kekerasan. Apakah kelompok OPM akan merespons dengan menyerah, atau justru meningkatkan perlawanan? Yang jelas, militer tampaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih tegas jika ancaman terhadap warga sipil terus berlanjut.



