Peluru Burung di Tengah Aksi Massa: Luka Aktivis India Picu Pertanyaan soal Pengendalian Massa
Baca dalam 60 detik
- Investigasi independen mengonfirmasi luka tembakan pada demonstran di New Delhi konsisten dengan peluru senapan berburu.
- Penggunaan 'pellet gun' dalam aksi 20 Juli memicu perdebatan tentang proporsionalitas aparat dan standar hak asasi manusia.
- Kasus ini menjadi preseden pertama di ibu kota India dan menyoroti praktik pengendalian massa yang kontroversial di kawasan Asia Selatan.

Dua pakar balistik independen yang dihubungi BBC menilai luka yang diderita sejumlah pendukung Cockroach Janta Party (CJP) dalam aksi unjuk rasa di New Delhi pekan lalu berasal dari tembakan senapan peluru, bukan sekadar gas air mata atau pukulan fisik. Temuan ini memicu pertanyaan serius tentang metode pengendalian massa yang digunakan aparat keamanan India di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah.
Bentrokan di kawasan Connaught Place dan sekitarnya pada 20 Juli lalu terjadi ketika puluhan ribu demonstran berupaya berjalan menuju parlemen untuk menuntut reformasi pendidikan dan pengunduran diri menteri pendidikan. Dalam peristiwa itu, polisi dan pasukan paramiliter terlihat menghadapi massa dengan pentungan, tongkat, dan gas air mata. Pihak kepolisian Delhi melaporkan 60 demonstran dan 118 personelnya terluka, sementara CJP menyebut jumlah korban jauh lebih tinggi dari angka resmi.
Investigasi BBC berhasil mengonfirmasi setidaknya empat kasus perawatan rumah sakit akibat luka yang menurut para ahli konsisten dengan paparan 'birdshot'โistilah untuk amunisi berisi ratusan butir timah kecil yang biasa digunakan dalam senapan berburu. Philip Boyce, ilmuwan forensik balistik asal Inggris, menegaskan bahwa luka yang terlihat pada para demonstran "pasti berasal dari senapan peluru", bahkan memperkirakan senjata yang digunakan adalah senapan aksi-pompa kaliber 12. Sementara itu, NR Jenzen-Jones dari Armament Research Services (ARES) menyebut foto dan video aksi menunjukkan aparat menggunakan senapan untuk pengendalian massa, dan luka yang diderita korban "sangat konsisten dengan penggunaan birdshot".
Fenomena ini bukan hal baru di India. Di Kashmir yang berada di bawah administrasi India, senapan peluru telah digunakan sejak 2010 dan menurut data Human Rights Watch telah melukai ribuan orang, menewaskan sedikitnya 17 jiwa, dan membutakan puluhan lainnya. Namun, jika penggunaan senjata ini terkonfirmasi di Delhi, ini akan menjadi kali pertama aparat menggunakannya terhadap warga sipil di ibu kota negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang eskalasi taktik pengendalian massa yang berpotensi melanggar standar hak asasi manusia internasional.
Kisah para korban mengungkap dampak mengerikan dari senjata ini. Mohit, seorang jurnalis berusia 28 tahun, menuturkan bahwa ia merasakan sensasi terbakar di lengan dan punggungnya setelah melihat aparat mengarahkan senjata ke arahnya. Hasil rontgen di Rumah Sakit Safdarjung menunjukkan benda-benda kecil bersarang di lengan dan tubuhnya. Sementara itu, Shaikh Irshad Mansoori, pekerja di sebuah perusahaan di Gurugram, harus menjalani operasi untuk mengeluarkan tujuh butir peluru, namun satu butir di lehernya dibiarkan karena terlalu berisiko. Ia masih merasakan nyeri hingga kini. Seorang mahasiswa berusia 19 tahun, Sahil Lochab, bahkan terancam kehilangan mata kirinya akibat tembakan yang mengenai wajahnya.
Pemerintah India belum memberikan konfirmasi resmi mengenai penggunaan senapan peluru dalam insiden tersebut. Menteri Jitendra Singh di parlemen hanya menyatakan bahwa tidak ada "peluru" yang ditembakkan dan hanya gas air mata yang digunakan, tanpa mengomentari penggunaan senapan peluru. Sementara itu, Kepolisian Delhi sempat membantah keras tudingan tersebut, namun media lokal melaporkan bahwa tembakan berasal dari Pasukan Aksi Cepat (RAF) yang berada di bawah komando Pasukan Polisi Cadangan Pusat (CRPF). Oposisi, yang dipimpin Rahul Gandhi, mendesak pemecatan Menteri Dalam Negeri Amit Shah karena baik polisi Delhi maupun CRPF berada di bawah wewenangnya.
Insiden ini menjadi sorotan tajam di kawasan Asia Selatan, termasuk Indonesia, yang juga kerap menghadapi tantangan dalam pengendalian massa. Penggunaan senjata yang dirancang untuk berburu burung dalam operasi kepolisian menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara keamanan dan hak sipil. Di Indonesia, aparat umumnya menggunakan gas air mata dan water cannon dalam menghadapi demonstrasi, namun kasus di India ini menjadi pengingat bahwa eskalasi kekuatan dapat berakibat fatal dan meninggalkan trauma jangka panjang bagi korban.
Ke depannya, tekanan publik terhadap pemerintah India untuk melakukan investigasi transparan dan akuntabilitas aparat akan semakin besar. Pertanyaan yang menggantung: apakah penggunaan senapan peluru di ibu kota akan menjadi preseden baru dalam pengendalian massa di India, atau justru memicu reformasi kebijakan yang lebih manusiawi? Jawabannya akan menentukan arah hubungan antara negara dan warganya dalam tahun-tahun mendatang.



